MenaraToday.Com - Asahan :
Sejumlah proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Kabupaten Asahan di nilai tidak sesuai dengan RAB dan dinilai telah merugikan negara sebesar ratusan juta rupiah.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Investigasi LI TPK AN RI, Andika Bagariang saat berbincang-bincang dengan MenaraToday.com, Kamis (5/9/2019).
"Kita sudah melakukan investigasi dan mengecek pembangunan drainase di beberapa kecamatan yang ada di Asahan yang bersumber dari dana APBD Asahan 2019. Dari hasil investigasi kita terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan RAB yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah dan kita melihat banyaknya kejanggalan bangunan drainase di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Bandar Pulau Desa Gontong Malaha pembangunan drainase di dusun II APBD TA. 2019 dengan pagu Rp.125.000.000, Pembangunan drainase di Jalan Pelita dusun 1 Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Airbatu APBD TA. 2019 Rp. 174.540.260 l, Pembangunan Drainase di Jalan Jahe Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur APBD TA.2019 Rp.120.000.000, Pembangunan drainase di Dusun IV Air Teluk Hesa Kecamatan Air Batu APBD TA. 2019 Rp.175.000.000 dan Pembangunan drainase di Jalan Protokol dusun VI Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu APBD TA. 2019 Rp.174.206.500,. di nilai bangunan tersebut terkesan asal jadi.
Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan team LI TPK AN RI kepada serketaris Dinas Perkim Asahan tentang adanya temuan tersebut, pihak Dinas. Perkim mengaku sudah melakukan pengawasan yang dilakukan pengawas dan PPTK.
"Semua sudah kita lakukan pengawasan oleh PPTK dan Pengawas dan semua sudah sesuai dan tidak ada kejanggalan" ujar sekretaris Dinas Perkim Asahan ketika di konfirmasi.
Terkait dari jawaban sekretaris Dinas Perkim Asahan, Bagariang mengaku bahwa pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan main+main sebab menurutnya masih banyak proyek yang melakukan pengurangan volume mulai dari campuran semen, jarang nya susunan batu padas serta mencuri ukuran volume berupa lebar, tinggi ,tebal, dan panjang yang tidak sesuai sehingga di duga adanya mark up yang merugakan negara untuk memperkaya diri sendiri. (Team)