MenaraToday.Com
– Jakarta :
Sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia, Indonesia harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang
baik dan disegani sehingga dapat menjaga kedaulatan wilayahnya. Hal tersebut
diwujudkan dengan memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang
modern, sejalan dengan perkembangan teknologi, dan yang tak kalah pentingnya
harus dapat memperkuat industri pertahanan di dalam negeri.
Demikian disampaikan
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan pengadaan
alutsista yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat, 22 November
2019.
"Negara harus mampu
menjadi sebuah kekuatan regional yang baik dan disegani di kawasan Asia Timur.
Karena itu kita perlu penguatan pertahanan kita dengan alutsista yang modern,
yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri,"
ujarnya dalam sesi pengantar rapat terbatas.
Terkait hal tersebut,
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa langkah utama yang harus dilakukan
jajarannya ialah dengan membuat rencana dan peta jalan yang jelas mengenai
pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri. Kepala Negara meminta
bahwa peta jalan tersebut harus dapat menghubungkan industri alat pertahanan
mulai dari hulu hingga hilir dan melibatkan BUMN maupun pihak swasta.
"Roadmap-nya harus
jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri mulai dari
hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa
mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri," ucapnya.
Adapun yang berkaitan dengan
pengadaan alutsista dari negara lain dan bentuk kerja sama pertahanan dengan
negara-negara lainnya, Kepala Negara meminta akan adanya kepastian alih
teknologi kepada bangsa Indonesia. Dengan itu industri pertahanan nasional akan
semakin memiliki pengetahuan untuk memproduksi alutsista serupa dan pada
akhirnya dapat meningkatkan daya saing dengan industri pertahanan di
negara-negara lainnya.
"Kita harus memastikan
bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat dan jangan lagi
orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran
sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah setop yang
seperti itu," kata Presiden.
Selain itu, kebijakan
pengadaan alutsista pemerintah juga harus didasarkan pada perhitungan dan
antisipasi terhadap perkembangan teknologi persenjataan yang berubah cepat.
"Jangan sampai
pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah
ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan
datang," tandasnya.(efrizal/tim)