MenaraToday.Com
– Jakarta :
Guna memenuhi harapan agar
pemindahan ibu kota negara tidak sekedar sebagai perpindahan kantor
pemerintahan, tetapi ada sebuah transformasi, akan dibentuk Badan Otorita
Pembangunan Ibu kota Baru. Badan ini setingkat menteri.
“Itu akan segera di Perpres
(Peraturan Presiden)-kan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah
selesai,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal (PPN)/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan
kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Persiapan
Pemindahan Ibu kota di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12) sore.
Menurut Suharso, kewenangan
Badan Otoritas itu sejak mempersiapkan, membangun dan kemudian proses
pemindahan.
Pemilihan Badan Otoritas ini
karena menyangkut kewenangan-kewenangan atas tanah, atas lahan dan supaya
pembangunan itu tersentral dengan baik secara administrasi, terutama dalam hal
kewenangan atas lahan saat dibuat satu kerjasama atau KPBU dengan pihak ketiga.
“Jadi itu kemudahan yang mau
kita berikan pada Badan Otorita,” jelas Suharso seraya menambahkan, Perpres
pembentukan Badan Otorita itu sudah selesai mbak, tinggal finishing-nya saja.
Adapun bentuk
pemerintahannya, menurut Suharso, telah disepakati adalah provinsi, otonomi
provinsi. Tetapi di dalam area ibu kota seluas 256.000 hektar itu, ada area
sekitar 56.000 hektar yang menjadi kawasan khusus yang tidak masuk di dalam
daerah otorita, daerah pemerintahan.
“Jadi dia tidak masuk dalam
daerah otonomi pemerintahan dan nanti akan diurus oleh seorang manager city
atau city manager,” terang Suharso.
Menteri PPN/Kepala Bappenas
juga menyampaikan, untuk pembangunan ibu kota baru itu semaksimal mungkin tidak
akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang pada umumnya.
Namun pemerintah ingin
menggunakan sumber-sumber dana pembangunan baru, termasuk dalam hal ini
mengundang investasi, para investor asing. Sesuai timeline yang sudah dibuat,
menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, diharapkan tahun 2021
sudah dilakukan groundbreaking pembangunan ibu kota baru yang terletak di
Kalimantan Timur.
“Sebelum ground breaking
tentu infrastruktur dasar termasuk drainase, jalan-jalan nasional, itu sudah
bisa kita mulai semester pertama tahun depan,” jelas Suharso.(efrizal/tim)