Banyak Kejanggalan, Benarkah Anggaran Dana Desa di Kecamatan Perbaungan Untuk Kesejahteraan Masyarakat..?

Soal Oknum Kades Tertutup Dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa, Camat Perbaungan Edy Syahputra "Cuci Tangan" 

HO.
Keterangan Gambar : Camat Perbaungan Edy Syahputra, foto dikutip dari SIB (kiri), Kades Lidah Tanah, Usman, foto dikutip dari akun Facebook Darman Sipahutar (atas kanan), Kades Sei Sijenggi, Sutarman ((tengah kanan), Kades Suka Jadi, Misroh (bawah kanan).Kolase foto/Irlan Jaya Situmorang.

Menaratoday.com - Serdang Bedagai :

Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, demi terciptanya pembangunan desa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Sebab, pembangunan di desa dapat membentuk perekonomian desa yang kuat yang dapat menyokong perekonomian nasional.

Tapi benarkah masyarakat di desa sudah sejahtera dengan adanya dana desa salama ini..?

Contoh nya di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Provinsi Sumatera Utara, hasil investigasi menaratoday.com dibeberapa desa yang ada di Kecamatan Perbaungan, serta melakukan konfirmasi kepada beberapa Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Perbaungan, terindikasi penggunaan dana desa ditemui banyak kejanggalan dan diduga ada penyimpangan.

Dugaan adanya penyimpangan terindikasi dengan tidak transparan nya pengelolaan dan penggunaan dana desa yang sempat dikonfirmasi menaratoday.com kepada beberapa oknum Kades.

 Walaupun sudah berulangkali dikonfirmasi, beberapa oknum Kades seperti Kades Lidah Tanah, Kades Sei Sijenggi, Kades Suka Jadi dan beberapa oknum Kades lainnya terkesan sengaja ingin menutup-nutupi informasi.

Seolah-olah mereka (oknum Kades) mengganggap uang negara (dana desa) adalah miliknya pribadi.

Padahal sesuai aturan dan undang-undang, pengelolaan dan penggunaan dana desa harus dikelola secara transparan.

Terkait tidak transparannya oknum Kades Lidah Tanah, Usman, Kades Sei Sijenggi, Sutarman, Kades Suka Jadi, Misroh dan oknum Kades lainnya, menaratoday.com mencoba konfirmasi kepada Kasi PMD Kecamatan Perbaungan, Anca Lubis, Senin (8/7/24).

Kasi PMD menjelaskan bahwa media mempunyai hak melakukan konfirmasi, dan pemerintah desa diwajibkan transparan dalam penggunaan dana desa sesuai amanat undang-undang.

"Jadi gni bang irlan, Sesuai permendagri no 73 tahun 2020 tentang pengawasan dana desa pada pasal 6 & 23. Intinya Trasnparansi penggunaan dana desa. Sebagai rekan media hal ini sah sah saja dikonfirmasi bang. Inilah bentuk transparansi tadi," jelas Kasi PMD yang komunikatif ini.

Dugaan adanya kejanggalan dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tersebut, menaratoday.com juga melakukan konfirmasi kepada Camat Perbaungan, Edy Syahputra.

Mantan Camat Tebing Tinggi ini mengatakan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa di Kecamatan Perbaungan tidak ada penyimpangan.

"Klo ada bpk sampaikn saja, saya tdk ada tdk ada penyimpangan," katanya.

"Mksd ny klo ada temuan ny sampaikan saja pak...kami juga bukan pemeriksa atau tim audit...gk bisa kami menerka jawaban dr pertanyaan bpk Itu lo mksd ny pak," balas Edy Syahputra lagi.

Saat ditanya apakah diperbolehkan jika penggunaan dana desa ditutup-tutupi, Edy Syahputra tidak menjawabnya secara gamblang seperti apa yang disampaikan Kasi PMD nya, diduga Edy Syahputra selaku Camat Perbaungan ingin "cuci tangan" soal tidak terbukanya para Kades dalam mengelola keuangan negara (dana desa).

"Pengguna anggaran ny mmg kades kan pak, ya seluruhnya dikelola pemdes," katanya pula.

Kepada menaratoday.com, salah satu masyarakat saat dimintai tanggapannya mengenai dana desa, mengatakan bahwa sebagai masyarakat dirinya tidak mengetahui soal dana desa, dirinya juga mengatakan tidak ada perubahan yang signifikan yang ia rasakan untuk kesejahteraan dirinya sebagai masyarakat.

"Berapa jumlahnya (dana desa) dan untuk apa saja pun gak tau aku bang, kalau aku ya gak sejahtera lah bang, entah kalau mereka-mereka itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, Camat mempunyai tanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemdes dan pengelolaan keuangan desa.

Mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh camat disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada APIP daerah kabupaten.

Dengan kata lain, secara langsung atau tidak langsung Camat mempunyai tanggungjawab melakukan pengawasan, dan hakikat pengawasan adalah mencegah terjadinya penyimpangan.(Irlan Jaya Situmorang).

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama