Tak Berani Transparan, Kades Lubuk Dendang Ardianto Diduga Korupsi Dana Desa

Keterangan Gambar : Ardianto Nasution, Kades Lubuk Dendang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.(Foto dikutip dari, Liputan 68. Com)

Menaratoday.com - Serdang Bedagai :

Untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa, perlu adanya mekanisme "check and balance", selain pengawasan dari internal pemerintah, perlu juga adanya pengawasan dari luar, seperti pengawasan dari masyarakat dan LSM atau Media (PERS) sebagai sosial kontrol, karena hakikat pengawasan adalah mencegah terjadinya penyimpangan.

Untuk itu, Pemerintah Desa (Pemdes) melalui Kepala Desa (Kades), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga harus transparan (terbuka) dalam pengelolaan dan penggunaan uang negara seperti dana desa.

Tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sesuai payung hukum dan undang undang, sebagai lembaga yang wajib dilibatkan di Desa, yang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat.

Sutarman, Kades Sei Sijenggi, yang mengaku sebagai Ketua BPD Desa Lubuk Dendang saat dikonfirmasi di Kantor Desa Lubuk Dendang, Kamis 4 Juli 2024.(Foto screenshot video saat konfirmasi/Irlan Jaya Situmorang)

Tapi di Desa Lubuk Dendang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) pengelolaan dan penggunaan dana desa ditemui banyak kejanggalan dan diduga ada penyimpangan.

Ardianto Nasution selaku Kades, secara "tertutup" dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, seolah-olah dana desa itu "harta warisan" miliknya pribadi.

Adanya dugaan aroma korupsi yang kental di Desa Lubuk Dendang yang dilakukan Ardianto bukan tanpa alasan, ketika menaratoday.com konfirmasi langsung kepada Kades Lubuk Dendang Ardianto terkait penggunaan dana desa tahun 2023 dan tahun 2024 di Kantor Desa Lubuk Dendang, Kamis (4/7/24) Ardianto bersama BPD "palsu" nya, sengaja ingin menutup-nutupinya.

Diduga Ketua BPD di Desa Lubuk Dendang terkesan hanya "formalitas" saja, tidak dilibatkan sebagimana mestinya sesuai tugas pokok dan fungsinya oleh Ardianto Kades Lubuk Dendang.

Hal itu disinyalir karena Ardianto diduga sengaja "memonopoli" dan tidak transparan dalam mengelola keuangan desa.

Ardianto Kades Lubuk Dendang diduga sengaja memberikan nara sumber palsu yang mengaku sebagai Ketua BPD saat menaratoday.com melakukan konfirmasi resmi.

Ardianto dan BPD palsunya tidak berani buka-bukaan dan melarang wartawan yang mempertanyakan terkait APBDes dan penggunaan dana desa.

Walaupun sudah berulangkali dikonfirmasi dalam waktu yang berbeda, Ardianto Kades Lubuk Dendang tetap tidak memberikan informasi dan tidak transparan.

Dicoba konfirmasi ulang beberapa kali, Ardianto tetap tidak mau memberikan informasi soal penggunaan dana desa.

"Atas nama masarakat saya Saya mohon maaf se andai kata kata masyarakat menyinggung bapak Kalau saya di suruh ngasi yg bapak masut saya maaf ngak nasih" balas Ardianto tidak mau memberikan informasi soal penggunaan dana desa.

Keterangan Gambar : Maida Warda Kades Deli Muda Hulu (kiri) dan Misroh Kades Suka Jadi (kanan) yang disebut oleh Kades Lubuk Dendang, Ardianto, bahwa mereka adalah Warga Desanya, yakni Warga Desa Lubuk Dendang.(Foto screenshot video saat konfirmasi/Kolase foto : Irlan Jaya Situmorang).

Parahnya lagi, Ardianto mengaku kalau dirinya juga tidak menginformasikan kepada masyarakat soal penggunaan dana desa yang dikelolanya.

"Orang itupun gak pala kami papar-paparkan (penggunaan dana desa), karena udah tau kerja kami di desa," kata Ardianto.

Keterangan Gambar  ; Ardianto Nasution , Kepala Desa Lubuk Dendang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Sergai.(Foto dikutip dari akun Facebook Ardianto Nasution).

Adanya kejanggalan dan tidak terbukanya Ardianto Kades Lubuk Dendang terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa diduga kuat karena adanya kecurangan dan dugaan korupsi yang dilakukan Ardianto Kades Lubuk Dendang. 

Begitu juga dengan BPD "Palsu" Desa Lubuk Dendang yang bernama Sutarman, dirinya marah-marah dan panik saat menaratoday.com konfirmasi soal dana desa.

Sutarman disinyalir tidak paham dan tidak mengetahui peraturan dan undang-undang, sehingga Sutarman mengatakan kalau wartawan tidak punya kapasitas untuk mempertanyakan APBDes dan penggunaan dana desa, apalagi sudah tahun berlalu.

"Jadi bapak menanyakan APBDes 2023, 2024?, kapasitas Bapak itu nanya itu apa pak? Kapasitas Bapak kurang pas, ya kurang pas lah, bapak bukan inspektorat, bukan PMD, tapi bapak nanya, bapak tanya aja inspektorat karena tahun udah berjalan, bukan ke desa lagi pak, itu tahun 2023, saya BPD kontrol pak, tiap desa koordinasi kami, saya ini melindungi kades saya, karena kami singkron," kata Sutarman yang menyamar sebagai Ketua BPD Desa Lubuk Dendang.

Sutarman mungkin tidak tahu atau kurang paham, jika wartawan ataupun masyarakat sekalipun, sebenarnya diperbolehkan konfirmasi atau bertanya kepada Kades, BPD, atau siapapun pihak terkait, yang berkompeten soal penggunaan keuangan negara (dana desa) baik tahun berjalan, maupun tahun yang sudah berlalu, terkhusus wartawan, guna mendalami dan mengumpulkan informasi dalam pembuatan berita, untuk kepentingan publik. 

Lucunya lagi, Sutarman Kades Sei Sijenggi, bersama oknum Kades lainnya yang bernama Misroh, Kades Suka Jadi, dan Maida Warda, Kades Deli Muda Hulu, diduga sengaja menyamar pura-pura sebagai warga masyarakat Desa Lubuk Dendang, mereka semuanya seolah seperti "kebakaran jenggot" saat  ditanyai soal penggunaan dana desa.

Adanya kejanggalan dan carut marutnya pengelolaan dan penggunaan dana desa di Kecamatan Perbaungan menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan terkait Kinerja Camat Perbaungan Edy Syahputra, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemdes dan keuangan desa di Tahun 2024 ini. (Irlan Jaya Situmorang)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama