MenaraToday.Com - Pandeglang :
Terkait banyaknya tamatan Sekolah Dasar (SD) yang tak bisa baca dan mengaji di wilayah Kecamatan Labuan dan Carita menjadi momok yang mengkhawatirkan sejumlah orang tua.
Mia (35), salah satu orang tua murid yang mengaku heran dengan banyaknya siswa tamatan SD yang tak bisa baca dan juga ngaji.
"Aneh tapi nyata, 6 tahun naon baeee (6 tahun ngapain aja)," tanyanya. Kamis (17/7/2025).
Lebih mengherankan, lanjutnya, pihak sekolah terkadang anak yang tidak bisa membaca tetap naik kelas bahkan dinyatakan lulus.
"Di kelas anak ku sekarang kelas IV gak bisa baca gak kenal huruf tapi naik aja, bahkan ada anak tetangga benar-benar buta huruf itu mah. Heran kan, dulu ada yang namanya anak gak naik kelas karena belum bisa bica tapi sekarang naik kelas aja," ungkapnya.
Ia menyampaikan, atas adanya kondisi tersebut dirinya juga mempertanyakan peran serta para orang tua yang terkesan merasa semua baik-baik saja dengan mempercayakan sepenuhnya ke sekolah, padahal waktu anak lebih banyak di rumah.
"Pertama yang saya sayangkan, mengapa para orang tua sejauh ini masih merasa aman dengan adanya kondisi seperti ini padahal disekolah anak hanya 6 jam saja, itu pun belum dipotong jam istirahat, belum ngobrol, bercanda sama teman-temannya, jadi sedikit waktu anak belajar di sakola itu katimbang di rumah," katanya.
Tak hanya itu, menurutnya, keberadaan android juga menjadi faktor penyebab rusaknya pengetahuan anak, hingga mengakibatkan malas belajar dan anak tak bisa membaca sampai lulus SD.
"Android juga menjadi salah satu faktor, kebanyakan orang tua itu yang penting anak anteng karena gak sempat, sebetulnya gampang kalau misal orang tuanya gak punya waktu masukin aja ke tempat les, kalau gak sanggup bayar luangin waktu sebentar untuk menggembleng anaknya dirumah, insya allah dengan kebiasaan itu anak jadi terbiasa membaca," jelasnya.
Berdasarkan pengalamannya, ia menjelaskan, anak sudah dimasukan ke tempat les sejak masih duduk di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) karena adanya kekhawatiran tidak keterima di SD.
"Pengalaman saya, anak dari masih duduk di bangku paud saja sudah saya masukan ke tempat les, lanjut SD anak selalu di tagih bacaan, hitungan dan itu dirutinkan setengah jam atau 1 jam dalam 1 hari, anak bodoh yang malu orang tuanya," tandasnya.
Menyikapi hal ini, Eka Supriatna, wakil ketua dewan pendidikan Pandeglang, mengungkap bahwa hal ini bukan terjadi tahun ini saja namun sudah terjadi sejak lama.
"Sebetulnya fenomena ini bukan hal baru terjadi tapi sudah dari dulu-dulu, dan bukan hanya di Carita dan Labuan saja di kecamatan lain di Kabupaten Pandeglang ini juga banyak, bahkan yang lulus SMP juga sama ada yg belum bisa baca," imbuhnya.
Menurut Eka, pihak sekolah bukannya tidak tahu mengenai kondisi banyaknya siswa tamatan SD yang tak bisa baca karena mereka dituntut untuk mengharuskan meluluskan siswa dalam kondisi apapun maka dengan terpaksa diluluskan.
"Tahu dengan pasti pihak sekolah itu, itu tadi adanya tuntutan keharusan meluluskan akhirnya terpaksa dilakukan dengan kondisi apapun, bisa dan tidak bisa terpaksa diluluskan, sekalipun resikonya ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya terkendala oleh proses seleksi karena ada beberapa sekolah yang menerapkan testing," tandasnya.
Kondisi ini, sambungnya, menjadi PR bagi dinas pendidikan pemuda olahraga (Disdikpora) Pandeglang kedepan. Di satu sisi dikejar oleh program wajar Pendidikan Dasar (Dikdas) dari SD ke SMP dan SMA disisi lainnya pendidikan itu harus bermutu.
"Ini menjadi sebuah polemik dan problem diplomatis dunia pendidikan kita, ini menjadi PR lah buat kita bersama...toh kalo misalnya dipaksa harus bisa baca dulu mereka tidak harus berada di SD, bisa jadi nanti murid-murid seperti ini bukan 6 tahun tapi 7-8 tahun belajar di SD nunggu mereka bisa baca kan tidak mungkin karena selain berdampak ke psikologis liat temennya lulus dia tidak, juga dikhawatirkan Angka Tidak Sekolah (ATS) di Pandeglang bertambah jika mereka tidak diluluskan. Makanya saya mengimbau, agar program wajar Dikdas ini berjalan namun seiring dengan itu peningkatan mutu pendidikan harus diperhatikan," pungkasnya.
Sementara itu, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Labuan ketika dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan tidak memberikan penjelasan apapun terkait hal tersebut. (ILA)