MenaraToday.Com - Tapsel :
Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Perijinan tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan total anggaran kurang lebih 139.366.1400 Rupiah diduga sarat dengan tindak pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal itu dikatakan oleh puluhan massa yang mengatas namakan diri Aliansi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Tabagsel (Asima Pemuda -Tabagsel) saat melakukan aksi unjuk rasa di perkantoran Bupati Tapsel. Rabu (5/2/2020)
"Kami menuntut dan meminta penjelasan terkait anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan,Karna kami menduga anggaran tersebut adalah ajang Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN),"ujar Alpan Lubis dalam orasinya
Sementara itu Sultoni Siregar dalam orasi nya mengatakan dugaan mereka bukan tanpa alasan,dugaan tersebut mencuat atas hasil investigasi dilapangan dan keterangan beberapa Camat yang berhasil mereka wawancarai
"Ada beberapa camat yang berhasil kami konfirmasi dan mereka menjawab bahwa kegiatan tersebut banyak peserta yang tidak hadir namun kenapa biaya yang digelontorkan begitu tinggi,"ujar Toni
Amatan Menaratoday.com setelah puas berorasi puluhan massa ini ditanggapi oleh Kabid Penanaman Modal (Kepala Bidang) Daniel Afandi Harahap, namun tidak ada jawaban pasti tentang penjelasan dugaan KKN yang mereka orasikan
"Saya tidak bisa memberikan jawaban atas tuntutan kawan-kawan tetapi akan saya sampaikan nanti kepada pimpinan saya,"katanya
Mendapatkan jawaban tersebut,puluhan massa ini membubarkan diri seraya berjanji akan datang kembali sampai mereka mendapatkan jawaban atas tuntutan nya (Ucok siregar)