Menaratoday.com, Simalungun:
Penanganan pencegahan penyebaran covid-19 di bawah Tim Gugus Tugas Kabupaten Simalungun saat ini banyak terjadi polemik di kalangan masyarakat dan DPRD, Pasalnya banyak kegiatan yang dinilai terjadi pemborosan anggaran.
Salah satunya kebijakan Bupati Simalungun JR Saragih terkait kegiatan renovasi dan pembangunan Rumah Sakit penanganan pasien yang terindikasi terpapar covid-19.
Dimana sebelumnya, JR Saragih telah menetapkan 3 RSUD yang mendukung penangan pasien covid-19 di Simalungun, yaitu Parapat, Rondahaim dan Perdagangan. Namun ke-3 tempat tersebut masih dalam pengerjaan dan belum terpakai untuk tempat pasien.
Rumah sakit yang belum siap dikerjakan, dari 3 RSUD kebijakan JR Saragih tersebut ada di Parapat, Dimana dalam pantauan Menarayoday.com dilokasi masih terlihat pekerja mengejar untuk penyelesaian kegiatan.
Namun yang paling anehnya, lokasi yang akan dijadikan tempat isolasi pasien covid-19 di Parapat tersebut merupakan bekas RSUD Parapat yang sengaja dipindahkan, karena diduga akses menuju lokasi sangat tidak mempuni dan prihatin.
Dan dari kebijakan JR Saragih yang dinilai memboroskan anggaran tersebut menuai kritikan dari anggota DPRD Simalungun, Seperti yang disampaikan Bernhard Damanik ketua F-Nasdem yang menilai JR Saragih panik dalam penanganan penyebaran covid-19.
Ini Sepertinya JR Saragih terlalu panik dalam membuat kebijakan dalam penanganan Pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan masyarakat, 3 RSUD sebelumnya mungkin sudah sangat lebih cukup untuk tempat perawatan dan isolasi pasien covid-19, karena di Simalungun penyebaran covid-19 belum KLB (Kejadian Luar Biasa)" ujar Bernhard Damanik.
Seharusnya pemerintah melakukan kajian dulu sebelum membuat kebijakan baru, contoh kecilnya tetang diteksi dini penyebaran covid-19 di lingkungan masyarakat, sehingga dapat membuat kebijakan untuk penambahan tempat isolasi atau perawatan pasien covid-19. Apa Ketua Tim Gugus Tugas JR Saragih sudah mengantongi data terkait penyebaran wabah ini dilingkungan masyarakat? Bila ada, itu disampaikan ke DPRD Simalungun biar tidak dianggap rekayasa dan membuat polemik di kalangan masyarakat bawah" Tambah Bernhard Damanik. (R1/red)