MenaraToday.Com - Malang :
Inspektorat kabupaten malang di duga kuat lemot. Pasalnya diduga kasus pembolan rekening desa sudah lama terkesan di hilangkan.
semestinya melalui verifikasi yang tidak mudah orang lain masuk, Anehnya perangkat desa, bendahara, tirtoyudo dengan mudah membobol rekening desa lain, hingga kepala desa ngadas kehilangan ratusan juta.
Inisial (W), yang menjabat sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Tirtoyudo, secara terbuka mengakui bahwa ia telah memanipulasi sistem pencairan dana. Dalam pengakuannya, (W) menyebut bahwa token pencairan dana desa yang seharusnya hanya dipegang oleh kepala desa, justru diserahkan langsung kepadanya.
“Token itu diberikan oleh kepala desa kepada saya. Selain itu, aplikasi Siskeudes juga bisa dibobol hanya dengan mengunggah kertas kosong untuk dokumen SPP dan PPh,” jelas W saat diwawancarai awak media.
Ia juga mengaku telah dimintai keterangan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten Malang. Hasil pertemuan menyepakati bahwa W harus mengembalikan seluruh kerugian negara yang ditimbulkan.
Namun pernyataan W menimbulkan tanda tanya besar: Mengapa sistem verifikasi digital Siskeudes bisa dilewati dengan mudah?
Awak media konfirmasi DPMD Kabupaten malang di jawab dengan tegas melalui sambungan whatsapp, awal nya saat saya tanya tidak mengakui terkait pembobolan tersebut, saya selaku DPMD wes tah ngakuo ndang balek no, segera mengaku saja segera di kembalikan, masih kata DPMD walau sudah ada pengakuan ,harus nya ada tindak lanjut nya, ini sudah ada keniatan membobol rekening desa mas bonong.
karena ini kewenangan inspektorat saya juga menunggu dari inspektorat.
Damengapa kasus ini belum ditindaklanjuti. Tapi saya sangat terimakasih informasi ini , dan ini buat menambah evaluasi kami ucap DPMD Kabupaten malang.
Sementara itu, Camat Tirtoyudo yang dikonfirmasi oleh media enggan memberi penjelasan lebih jauh. Ia hanya menyebut bahwa seluruh penanganan kasus telah dilimpahkan kepada DPMD dan Inspektorat.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan Dana Desa di berbagai daerah, sekaligus menjadi sorotan akan lemahnya pengawasan serta potensi celah manipulasi dalam sistem keuangan desa berbasis digital. (Bonong)