MenaraToday.com - Batanghari :
Pelaksanaan UNBK hari ini (22/4/2019) SMPN 21 Muara Bulian Batanghari memasuki hari pertama
UNBK tersebut di ikuti oleh 167 siswa siswi di SMPN 21 Muara Bulian.
Pelaksanaan UNBK di bagi dalam tiga sesi, sesi pertama pukul 7.15 wib sampai pukul 09,15 wib. Sesi kedua mulai pukul 10,00 wib sampai pukul 12,00 wib dan sesi ketiga di mulai pukul 14,00 wib sampai pukul 16,00 wib.
Budi cahyono kepala sekolah SMPN 21 batanghari saat di konfirmasi mengatakan hari pertama pelaksanaan UNBK ini berlangsung aman dan tertib dan tidak ada kendala apapun yang kami alami .
Kami pihak sekolah membenarkan bahwasanya memang ada 3orang siswa yang tahun ini tidak mengikuti UNBK di karenakan tiga orang siswa itu sudah berhenti sekolah dari beberapa bulan yang lalu ,siswa tersebut berhenti sekolah dengan dan atas permintaan sendiri dan juga dengan permohonan dari orang tua wali murid tersebut, bukan di berhentikan dari sekolah tegas Budi.
Saat kembali ditanya masalah kendala, sekali lagi Budi menjawab tidak ada kendala baik pengawas sarana dan prasarana semua lengkap,cuma satu kendala yang menjadi beban untuk kami yaitu dana ,karena untuk pelaksanaan UNBK ini harus mempunyai dana dan itu boleh di katakan tidak sedikit, dari konsumsi dan transportasi untuk pengawas ujian ini.
Dan dari bapak bisa mengatasi masalah pendanaan pelaksanaan UNBK ini ,Budi menjawab ya kami harus mencari solusi sendiri pinjam dulu atau sum sesama guru, yang pastinya kami berharaf untuk kesuksesan pelaksanaan UNBK di SMPN 21 Batanghari ini kata Budi.
Jika di lihat dari keluhan yang selama ini tiap sekolah baik SD,SMP,dan SMA sepertinya tiap lembaga tersebut mempunyai kendala yang sama yaitu keterlambatannya pencairan dana BOS, bagaimana suatu sekolah akan bisa mencapai suatu prestasi jika dana BOS selalu saja terlambat bulan dalam pencairannya.
Hingga tiap bulan untuk ATK saja lembaga sekolah tersebut harus berhutang agar sekolah dan aktivitas di sekolah itu terlaksana. Ini adalah bentuk contoh lemahnya perhatian pemerintah dalam urusan pendidikan.
Pihak dinas PDK kabupatenpun sepertinya juga terbeban dalam permasalahan ini.
Semoga kedepanya pihak pemerintah daerah dan pusat agar bisa benar benar serius dalam memperhatikan dan mengayomi kami pihak guru dan lembaga pendidikan yang ada di daerah di seluruh indonesia" harap Budi. (Idham)