MenaraToday.Com
– Jakarta :
Presiden Jokowi didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin
memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang RPJMN 2020-2024, di Kantor Presiden,
Jakarta, Kamis (14/11/2019) sore.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan , Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN) Tahun 2020-2024 bukan menjadi
dokumen formalitas. Tapi betul-betul menjadi panduan, menjadi rencana kita
dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju.
“Karena itu yang termuat dalam dokumen itu harus jelas
harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat
kita.
Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang
baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian
ekonomi global sekarang ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar
pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang RPJMN 2020-2024, di Kantor
Presiden, Jakarta, Kamis (14/11) sore.
Presiden menunjuk contoh misalnya, target pertumbuhan
ekonomi juga harus dikalkulasi dengan baik dan juga disampaikan bagaimana
strategi untuk mencapai target-target tersebut.
Begitu pula dengan penurunan kemiskinan targetnya harus
jelas berapa persen harus turun dan dalam waktu berapa lama.
Outcome-nya juga dampaknya juga manfaatnya bagi rakyat
juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor,
yang bisa kita evaluasi bersama-sama.
“Saya ingin dalam dokumen RJMN yang dimuat itu ada
betul-betul peta jalannya, roadmap nya ada, bagaimana cara mencapai target
tersebut.
Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya
apa saja, dan betul-betul realistis bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan
normatif,” tegas Presiden Jokowi.
Clearing House Presiden menegaskan kembali, tidak ada
visi misi menteri.
Semua harus mengacu kepada RPJMN sebagai penuangan visi
misi Presiden-Wakil Presiden.
Ia ingin agar semuanya bisa sambung satu garis lurus dari
pusat sampai ke daerah, dan dimulai dari RPJMN kita.
“Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional
lalu sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian,” terang
Presiden.
Karena itu, Presiden meminta agar Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat
konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di
RPJMN dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden menekankan agar rancangan perencanaan yang
dibuat harus betul-betul sambung dengan penganggara, dan juga ter-delivered
dengan baik oleh kementerian.
“Jangan sampai yang sudah direncanakan RPJMN berbeda
dengan apa yang dikerjakan kementerian, dan juga berbeda dengan yang
dianggarkan dengan kementerian keuangan, harus sambung semuanya,” tegas
Presiden seraya menambahkan, karena itu kementerian Bappenas, Kementerian
Keuangan harus menjadi tangannya Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam
rencana dalam anggaran kementerian-kementerian.
Terakhir Presiden Jokowi meminta agar sinergi antara
lintas kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah harus dibangun
bersama.
Sehingga ada kesamaan gerak langkah, tidak melangkah
sendiri-sendiri. Disamping itu, Presiden meminta juga para menteri memperkuat
pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan. “Sering kali
kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau dalam eksekusi.
Karena itu kendala proses eksekusi, efektivitas proses
delivery harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024,” pungkas
Presiden Jokowi. SKP itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan semua
menteri Kabinet Indonesia Maju, kecuali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
yang berhalangan hadir dan diwakili Wakil Menteri Pertahanan Sakti
Trenggono.(efrizal/tim)