MenaraToday.Com – Jakarta :
Presiden Jokowi
didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Terbatas tentang Pelaksanaan
Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin
(9/12/2019) siang.
Presiden Joko
Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah akan meningkatkan anggaran KUR (Kredit
Usaha Rakyat) menjadi Rp190 triliun dengan suku bunga yang juga diturunkan dari
7% diturunkan menjadi 6%.
“Dengan angka
yang sangat besar ini, seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan bagi
bergeraknya ekonomi rakyat khususnya usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah (UMKM),” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat
Terbatas (Ratas) tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di
Kantor Presiden, Jakarta.
Dengan plafon
KUR yang semakin besar, Presiden mengingatkan, jangan sampai tidak berdampak
signifikan pada ekonomi, karena penyalurannya tidak tepat sasaran, tidak masuk
pada sektor-sektor produktif, karena laporan yang diterimanya, penyaluran KUR
lebih banyak ke sektor perdagangan.
“Ini yang harus
kita geser, harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha
mikro yang bergerak di sektor pertanian, dan untuk sektor pertanian saya lihat
juga baru termanfaatkan 30% dari plafon yang ada,” tegas Presiden.
Begitu juga
dengan industri pengolahan mikro, kecil dan menengah, menurut Presiden, juga
baru termanfaatkan 40%. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya juga
masih rendah.
“Saya kira
inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada di mana, sehingga kita
harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh
usaha-usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” tutur Presiden seraya
menunjuk contoh, misalnya apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang
disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada, juga dengan grace period
yang khusus menyesuaikan waktu produksinya, atau ditawakan skema KUR investasi
dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM bisa
mengembangkan usahanya.
Kritik
Perbankan Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengaku telah mendapatkan
laporan adanya perbankan yang yang masih meminta syarat jaminan atau kolateral
bagi penerima KUR, karena khawatir pinjaman macet.
“Yang ini perlu
saya koreksi, karena kita memerlukan pendampingan-pendampingan bagi UMKM, dan
kita harapkan dengan pendampingan itu, mereka bisa naik kelas ke kelas yang
lebih atas,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga
mengaku menerima laporan bahwa masih ada praktek bank pelaksana KUR yang hanya
memindahkan dari kredit komersial ke kredit usaha rakyat atau KUR.
“Praktek-praktek
seperti ini yang tidak boleh terjadi sehingga KUR betul-betul disalurkan ke
sektor-sektor produktif sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik
kelas,” tegas Presiden.
Rapat terbatas
itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD,
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko
Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menkeu Sri
Mulyani Indrawati, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto,
Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim
Iskandar, Gubernur BI Pery Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, Menteri BUMN
Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri Kelautan dan
Perikanan Edhy Prabowo. (efrizal)