Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan pers usai mengikuti Rapat
Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12) kemarin.
Pemerintah menegaskan
bahwa Kartu Pra Kerja ini disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang
berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja. Kartu Pra Kerja disiapkan untuk
WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak dalam sedang pendidikan formal, dan
programnya akan juga didorong untuk pekerja migran Indonesia.
“Jadi fokusnya adalah
pemerintah mempersiapkan dana untuk melakukan pelatihan. Nah, pelatihan sumber
pelatihan yang ada di dalam negeri,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas di kantor Presiden,
Jakarta, Selasa (10/12/2019) petang.
Pemerintah, lanjut
Airlangga, sudah menyiapkan beberapa pelatihan termasuk di dalamnya
lembaga-lembaga yang sudah ada dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Dimana
lembaga-lembaga tersebut akan menyiapkan pelatihan, dan pelatihannya bisa
mencakup masalah teknik industri tertentu, termasuk industri digital, terkait
dengan lifestyle, termasuk untuk fotografi, perawatan, kemudian terkait dengan
properti, pertanian, penjualan, perbankan, industri kreatif, industri pertanian
dan yang lain.
Menurut Menko
Perekonomian, lembaga-lembaga tersebut pada prinsipnya adalah menjadi official
partner daripada Kartu Pra Kerja, yang nanti disiapkan terkait dengan platform
digital, mulai dari pilihan terhadap latihan, mengikuti pelatihan online maupun
offline, dan juga mendapatkan insentif.
Selain itu pemerintah
juga menyiapkan demand side-nya terkait dengan kebutuhan usaha terhadap
pekerja, jadi baik itu dalam project strategis nasional maupun investor yang
masuk di BKPM ataupun di kementerian-kementerian sektor atau bahkan
project-project swasta. Terkait time schedule
untuk program Kartu Pra Kerja, menurut Menko Perekonomian, diharapkan pada
Desember ini Peraturan Presiden (Perpres)-nya sudah selesai.
Kemudian di bulan
Januari, pemeritah akan menyiapkan project management office atau PMO, kemudian
di bulan Februari diharapkan sudah ada penjelasan publik dalam bentuk website.
“Kemudian bulan Maret
dan awal April akan ada pilot atau uji coba di dua kota, rencananya di Jakarta
dan di Bandung, dan basisnya adalah aplikasi. Kemudian di bulan
April sampai Agustus adalah perluasan implementasi di berbagai kota dan
launching daripada itu nationwide itu direncanakan di bulan Agustus,” jelas
Airlangga.
Juta Kuota
Pemerintah, jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, akan membangun suatu
learning ecosystem, kemudian lembaga pelatihannya, perbankannya. Kemudian dari
segi providers dari pemerintah, dari employer-nya baik itu Kadin, Apindo maupun
pengusaha.
“Nah yang sedang
disiapkan dalam ekosistem itu adalah platform digital, financial technology,
kemudian dari job portal-nya,” ujar Airlangga.
Mengenai jumlah
peserta, Menko Perekonomian mengemukakan, rencananya yang jadi basis anggaran
itu 3 sampai 7 juta. Dengan total anggaran
Rp10 triliun, yang murni untuk pelatihan tenaga kerja.
“Jadi kalau modal
kerja nanti kita punya program yang kredit usaha rakyat dan yang lain. Jadi
kita tidak campur antara pelatihan dan program-program lain. Ini murni untuk
pelatihan,” tegas Airlangga.(efrizal)