MenaraToday.com - Dharmasraya :
Turun kelapangan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat, setiap Komisi berada dilembaga DPRD Dharmasraya itu, kedepankan pembangunan berbasis kemasyarakatan.
Melirik kenyataan didapatkan selama berada dilapangan, para anggota komisi lembaga wakil rakyat itu, menemukan berbagai problema yang harus di akomodir. Untuk mempertimbangkan tingginya kebutuhan daerah, maka perlu kiranya mengedepankan pembangunan berbasis prioritas, sebut Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto. SH, didampingi ketua Komisi I, Purwanto. S.Ag, Boby Ade Saputra, Wakil Ketua Komisi II, Suparman. Ama. Pd, sekretaris Komisi III, dan Sutan Alif anggota Komisi II, diruang kerjanya Senin (24/2/20).
Menurutnya, masing-masing Komisi, seperti Komisi I, lebih memprioritaskan penanganan terhadap masyarakat lanjut usia (Lansia). Sedikitnya 7 ribu orang warga Lansia Dharmasraya perlu perhatian khusus. Makanya, komisi I, mendorong terbitnya peraturan daerah (Perda) tentang Lansia, sehingga pemerintah memiliki payung hukum untuk memberikan bantuan demi kelangsungan hidup mereka dalam menjalani masa tua. Dengan demikian mereka mendapat perhatian dari pemerintah.
Sementara itu, Komisi II, lebih mengedepankan pembangunan dalam menangani banjir yang selalu melanda wilayah Dharmasraya. Hal ini tentu, dengan sistem melakukan normalisasi sungai, supaya air dapat mengalir lancar dari hulu ke hilir.
" Setidaknya tahun ini, pemerintah pusat telah mengucurkan dana senilai Rp13 Milyar, melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumbar, untuk kegiatan normalisasi Sungai Batang Timpeh," sela Sutan Alif anggota Komisi II.
Sutan Alif juga menambahkan, tentunya dana tersebut masih belum cukup untuk melaksanakan normalisasi sungai Batang Timpeh sepenuhnya. Maka dari itu, kita selaku pemerintahan Kabupaten Dharmasraya mendorong BWS V Sumbar, untuk selalu mengajukan anggaran untuk pembangunan normalisasi sungai secara bertahap hingga tuntas, pungkasnya.
Selanjutnya Pariyanto, juga menambahkan bahwa Komisi III, lebih memprioritaskan keselamatan ibu dan anak, saat melahirkan. Pasalnya, sesuai yang ditemui dilapangan, sangat banyak kendala dan rentannya kematian ibu dan anak saat bersalin.
Hal ini, disebabkan kurangnya tenaga medis, alias Bidan ditingkat Jorong (Puskesri). Melirik kondisi keuangan daerah, tentu tidak mampu mendanai tenaga medis diseluruh Jorong (Puskesri). Maka dari itu, DPRD Dharmasraya, mendorong dan bergandengan tangan dengan Dinas terkait, terutama Dinas Kesehatan untuk mengajukan permintaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kepada pemerintah pusat, sehingga dapat melengkapi kekurangan tenaga medis/bidan di setiap Puskesri. Terang Pariyanto, mengakhiri pembicaraannya. (Syaiful Hanif)