MenaraToday.Com - Malang :
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Pagelaran, Kabupaten Malang, menuai sorotan serius. Menu makanan yang dibagikan kepada siswa pada Kamis (19/12/2025) dinilai tidak memenuhi standar kelayakan, diduga dari porsi juga gizi kurang layak, diduga kuat cari keuntungan sebanyak-banyaknya.
Sorotan tersebut mengemuka setelah awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Desa Pagelaran terkait pelaksanaan MBG dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Dari hasil konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Desa Pagelaran membenarkan bahwa program MBG memang dilaksanakan di SDN 1 Pagelaran dan dikelola oleh sebuah yayasan.
Namun yang mengejutkan, Kepala Desa Pagelaran juga mengakui bahwa dirinya menjabat sebagai ketua yayasan pengelola MBG, sementara salah satu nama yang disebut sebagai pengelola, yakni Nurul Widiawati, merupakan istrinya sendiri.
“Mohon koreksi kami mitra BGN pak, pengelola yayasan kebetulan saya ketua yayasan. Istri saya Nurul Widiawati,” tulis Kepala Desa Pagelaran dalam pesan balasannya.
Pengakuan tersebut langsung memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan program strategis nasional yang menyangkut pemenuhan gizi anak sekolah.
Saat dimintai penjelasan mengenai standar kelayakan menu MBG yang menuai kritik, pihak pengelola tidak menjawab secara spesifik substansi menu yang disajikan. Ia justru mengarahkan agar penilaian kelayakan dikonfirmasi kepada pihak lain.
“Kelayakan dari mana dulu nggih. Kalau dari sisi kebutuhan nutrisi monggo koordinasi dengan ahli gizi kami. Kalau dari HPP monggo bisa koordinasi dengan akuntan kami,” ujarnya.
Pengelola menegaskan bahwa MBG dijalankan sebagai bagian dari kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan menu yang diterima siswa justru dinilai jauh dari kata layak oleh sejumlah pihak.
Sebagai pembanding, salah satu pengelola MBG di wilayah lain yang enggan disebutkan identitasnya menilai menu MBG di SDN 1 Pagelaran tidak memenuhi standar.
“Kurang layak. Jagungnya cuma sedikit, tidak ada daging ayam, dan telurnya juga tidak ada bumbunya,” ujarnya tegas.
Sorotan juga datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, secara terbuka menyatakan ketidak layakannya saat dimintai tanggapan oleh awak media.
“Tidak Mas, tidak masuk,” ucapnya singkat, seraya mempertanyakan lokasi pelaksanaan program tersebut.
Kondisi ini memunculkan desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di SDN 1 Pagelaran, termasuk pola pengelolaan, pengawasan menu, hingga transparansi pihak-pihak yang terlibat. Mengingat MBG merupakan program yang menyangkut hak dasar anak atas gizi layak, pengawasan ketat dinilai mutlak diperlukan.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus melakukan penelusuran dan konfirmasi lanjutan kepada pihak terkait guna memastikan standar kelayakan serta akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang. (Bonong)