MenaraToday.Com - Simalungun :
20 ribu masyarakat kabupaten Simalungun yang tergolong tidak mampu terancam akan dinonaktifkan Kartu Indonesia Sehatnya (KIS) karena tidak mampu pemerintah kabupaten Simalungun membayar yuran akibat kenaikan yuran yang ditentukan oleh BPJS saat ini di TA.2020.
Pada tahun anggaran sebelumnya pemerintah kabupaten Simalungun menampung di Anggaran Pengadaan dan belaja daerah (APBD) TA.2019 sekitar 53.000 jiwa masyarakatnya menggunakan yalanan kesehatan dengan KIS.
Menurut kepala bidang layanan kesehatan Rudi Pangaribuan, terkait data masyarakat yang akan dipotong/nonaktifkan KIS masih dalam pengerjaan dan sudah sampai ke masing-masing puskesmas. Ini mungkin 2 bulan ini akan terus dikerjakan.
Dalam TA.2019 lalu sampai per 31 Desember 2019 kita telah tampung 53.000 jiwa untuk layanan KIS, tapi per 1 Januari 2020 kita hanya bisa tampung 33.000 jiwa sesuai kemapuan anggaran, ini karena kenaikan yuran BPJS sebelumnya Rp 21.000 saat ini naik menjadi sekitar Rp.44.000, masih Rudi pangaribuan.
Namun yang masih dikerjakan saat ini untuk mengferifikasi 33.000 jiwa ini dengan memperioritaskan masyarakat yang mengalami penyakit kronis dan masyarakat tidak mampu/miskin. Dan kita juga masih menunggu data BPJS pusat yang dikeluarkan di BPJS pusat itu ada berapa?, datanya belum kita terima" jelas Rudi Pangaribuan
Masyarakat kabupaten Simalungun berharap Bupati Simalungun JR.Saragih dan anggota DPRD dapat mengambil sikap dan memulihkan kembali kartu Indonesia sehat yang terancam akan di nonaktifkan tersebut serta dapat menggunakan layanan kesehatan masyarakat secara maksimal. Menurut masyarakat 53.000 jiwa yang sebelumnya itu merupakan hasil verifikasi data yang dimana memenuhi data masyarakat tidak mampu/miskin maka ditampung pemerintah kabupaten Simalungun.
Saat ini, terkait akan adanya rencana akan dinonaktifkanya 20.000 jiwa peserta KIS menjadi polemik dan akan menjadi pertanyaan akan kemana 20.000 masyarakat yang tidak mampu itu, dan dapat terlayani kesehatannya?.(R1/red)