Menaratoday.com - Simalungun
Anggota DPRD Simalungun Bona Uli Rajagukguk, SH yang merupakan ketua Fraksi Partai Gerindra angkat bicara terkait kebijakan Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Simalungun, JR Saragih yang dinilai terjadi pemborosan penggunaan anggaran penanganan percepatan pencegahan covid-19.
Dalam kurung waktu sekitar 1,5 bulan penangan pencegahan covid-19, JR Saragih mengambil kebijakan untuk merelokasi anggaran APBD untuk Tim Gugus Tugas sekitar Rp.110 miliar.
Namun dalam penggunaan anggaran tersebut banyak terjadi kontroversial ditengah masyarakat, Pasalnya dalam penggunaan anggaran terkesan hanya menangani dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat Simalungun secara luas.
Sebelumnya JR Saragih telah menetapkan 3 RSUD (Rondahaim, Perdagangan dan Parapat) untuk menjadi tempat isolasi bagi pasien covid-19. Namun beberapa Minggu terakhir kembali membangun tempat Isolasi di Batu XX Nagori Sigodang, Kecamatan Panei.
Menurut Bona Uli Rajagukguk, Kebijakan kembali ditambahkannya tempat isolasi baru sangat tidak tepat dan sangat memboroskan penggunaan anggaran.
"Ini menurutku sangat tidak tepat dan hanya memboroskan anggaran tanpa ada manfaat yang pasti untuk menyentuh masyarakat Dan ini Kami DPRD khususnya dari Fraksi Gerindra Simalungun akan mempertanyakan pada Bupati Simalungun terkait kebijakannya. Makanya sebelumnya saya meminta diskusi beberapa anggota DPRD untuk mempertanyakan rincian Rencana program penanganan pencegahan Tim Gugus Tugas Covid-19, Sehingga bisa kita menilai bahwa hal tersebut benar dibutuhkan masyarakat," Terangnya
Menurut Bona Uli Rajagukguk masyarakat Simalungun ditengah pandemi covid-19 ini perekonomiannya sudah mulai menurun bahkan sudah susah untuk mencukupi kebutuhannya. Masyarakat saat ini butuh sembako bantuan pemerintah bukan tempat untuk isolasi. Jadi Bupati Simalungun harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, Sehingga masyarakat dapat mengikuti aturan pemerintah untuk tetap dirumah aja serta pembatasan sosial berskala besar dan tidak mendesak jangan keluar rumah.
"3 tempat Isolasi sebelumnya itu sudah sangat cukup, Namun untuk bantuan sembako masih beberapa Nagori yang menerima bagaimana dengan masyarakat lain? Ini sudah satu bulan belum ada, Belum lagi dengan kebutuhan petugas kesehatan, fasilitas penjaga posko setiap Nagori /kelurahan dan paling miris hal kecil saja pemerintah menganjurkan agar setiap keluar rumah memakai masker, Namun sampai sekarang maskernya tidak ada diterima masyarakat" ungkapnya.(R1/red)
Anggota DPRD Simalungun Bona Uli Rajagukguk, SH yang merupakan ketua Fraksi Partai Gerindra angkat bicara terkait kebijakan Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Simalungun, JR Saragih yang dinilai terjadi pemborosan penggunaan anggaran penanganan percepatan pencegahan covid-19.
Dalam kurung waktu sekitar 1,5 bulan penangan pencegahan covid-19, JR Saragih mengambil kebijakan untuk merelokasi anggaran APBD untuk Tim Gugus Tugas sekitar Rp.110 miliar.
Namun dalam penggunaan anggaran tersebut banyak terjadi kontroversial ditengah masyarakat, Pasalnya dalam penggunaan anggaran terkesan hanya menangani dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat Simalungun secara luas.
Sebelumnya JR Saragih telah menetapkan 3 RSUD (Rondahaim, Perdagangan dan Parapat) untuk menjadi tempat isolasi bagi pasien covid-19. Namun beberapa Minggu terakhir kembali membangun tempat Isolasi di Batu XX Nagori Sigodang, Kecamatan Panei.
Menurut Bona Uli Rajagukguk, Kebijakan kembali ditambahkannya tempat isolasi baru sangat tidak tepat dan sangat memboroskan penggunaan anggaran.
"Ini menurutku sangat tidak tepat dan hanya memboroskan anggaran tanpa ada manfaat yang pasti untuk menyentuh masyarakat Dan ini Kami DPRD khususnya dari Fraksi Gerindra Simalungun akan mempertanyakan pada Bupati Simalungun terkait kebijakannya. Makanya sebelumnya saya meminta diskusi beberapa anggota DPRD untuk mempertanyakan rincian Rencana program penanganan pencegahan Tim Gugus Tugas Covid-19, Sehingga bisa kita menilai bahwa hal tersebut benar dibutuhkan masyarakat," Terangnya
Menurut Bona Uli Rajagukguk masyarakat Simalungun ditengah pandemi covid-19 ini perekonomiannya sudah mulai menurun bahkan sudah susah untuk mencukupi kebutuhannya. Masyarakat saat ini butuh sembako bantuan pemerintah bukan tempat untuk isolasi. Jadi Bupati Simalungun harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, Sehingga masyarakat dapat mengikuti aturan pemerintah untuk tetap dirumah aja serta pembatasan sosial berskala besar dan tidak mendesak jangan keluar rumah.
"3 tempat Isolasi sebelumnya itu sudah sangat cukup, Namun untuk bantuan sembako masih beberapa Nagori yang menerima bagaimana dengan masyarakat lain? Ini sudah satu bulan belum ada, Belum lagi dengan kebutuhan petugas kesehatan, fasilitas penjaga posko setiap Nagori /kelurahan dan paling miris hal kecil saja pemerintah menganjurkan agar setiap keluar rumah memakai masker, Namun sampai sekarang maskernya tidak ada diterima masyarakat" ungkapnya.(R1/red)