Massa yang berunjukrasa berorasi, dengan mengadakan Aksi Teatrikal dan tor tor Sombah dan membawa lagu lagu daerah Simalungun. Massa juga membentangkan sejumlah spanduk serta berorasi menolak politik dinasti dan melawan perbudakan politik demi kepentingan penguasa yang saat ini memimpin di Kabupaten Simalungun.
Pengunjuk rasa juga menuntut agar ASN, kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam mendukung Paslon Bupati / Wakil Bupati, agar ditindak tegas, sesuai dengan UU, dan hukum yang berlaku.
Selain itu massa Gerakan Selamatkan Simalungun mendesak agar Bawaslu bekerja maksimal untuk mengusut dugaan keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu paslon. Bukan itu saja, massa juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Bawaslu untuk menindak kepala desa dan aparatnya yang terlibat mendukung. Baik langsung maupun terselubung mendukung salah satu Paslon Bupati, Wakil Bupati Simalungun.
Namun JR Saragih sebagai Bupati Simalungun tidak terlihat untuk menerima massa yang demo dan juga perwakilan tidak berani menampakkan diri untuk menerima massa tersebut. Massa melanjutkan aksi damai ke kantor DPRD.
Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Sastro Jaya Sirait, dan beberapa anggota dewan lainnya menemui massa pengunjuk rasa.
Dihadapan massa, Timbul dengan tegas mengatakan, rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan sikap adanya politik, dan perbudakan oleh dinasti.
"Bagi saya semua kembali kepada rakyat, karena rakyatlah yang mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan nasib masyarakat Kabupaten Simalungun ke depan. Sehingga nanti saat pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, saya sebagai wakil rakyat Simalungun menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat tentang untuk menentukan pemimpin ke depan,"ujar Ketua DPRD SimalungunTimbul Jaya Sibarani.
Terkait dengan netral seluruh ASN, kepala desa, hingga perangkatnya saya minta untuk tetap netral pada Pilkada tahun ini. Dan saya juga dengan tegas mengatakan agar ASN dan kepala desa dan perangkatnya jangan takut diintimidasi oleh penguasa karena ini sudah jaman kebebasan untuk menentukan sikap politik kita. Kalau pemimpin kedepan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan layak untuk membawa perubahan Kabupaten Simalungun silahkan rakyat memilihnya, " tegas Timbul Jaya Sibarani.
"Saya juga meminta Bawaslu untuk menelusuri adanya dugaan keterlibatan ASN, dan kepala desa yang mendukung salah satu paslon harus segera ditindak," pungkasnya.
Koordinator aksi, Fransiskus Saragih yang ditemui di lokasi unjukrasa mengajak masyarakat Simalungun agar bijak memilih pemimpin kedepan periode 2020 - 2024. "Saya dengan tegas menolak adanya perbudakan politik dan intimidasi kepada rakyat. Saya tidak mau lagi ada pembohongan kepada masyarakat Simalungun dengan janji janji manis. Tapi kenyataannya bohong belaka. Seperti pilkada sebelumnya dimana bapak DR JR Saragih SH,MH terpilih kembali dan masyarakat Simalungun berharap dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat Simalungun. Namun dalam perjalanan masa kepemimpinannya justru membuat keprihatinan rakyat. Banyak pembangunan dan harapan masyarakat yang tidak terwujud sebagaimana mestinya yang dijanjikan masa lalu. Seperti saat ini pengangguran yang masih tinggi, infrastruktur jalan yang masih banyak rusak parah, banyaknya pungli, kurangnya perhatian Pemkab terhadap petani dan UMKM, serta tingkat korupsi yang cukup tinggi. Oleh karena itu saya melakukan aksi unjukrasa ini untuk menyelamatkan Simalungun yang kita cintai ini dari keterpurukan di masa kepimpinan DR JR Saragih SH,MH selama 10 tahun memimpin di Kabupaten Simalungun,"kata Fransiskus Saragih kordinator aksi Gerakan Selamatkan Simalungun.
Selesai menyampaikan tuntutannya ke kantor DPRD Simalungun dan mendengarkan penjelasan Ketua DPRD Simalungun, massa yang hadir langsung membubarkan diri dengan tertib, aman dan lancar.(R01/red)