MenaraToday.Com - Simalungun :
Pada tahun 2020 semua anggaran difokuskan untuk mengatasi pencegahan dan penyebaran covid 19 termasuk anggaran dana desa. Dana desa yang sebelumnya telah dianggarkan untuk pembangunan fisik, akibat pandemi covid 19 mayoritas anggaran dialihkan untuk penanganan kasus covid 19 dalam bentuk BLT dan program lainnya.
Namun pantauan di lapangan hal tersebut disinyalir sering tidak terlaksana dengan baik seperti halnya d iNagori (Desa) Pardomuan Bandar, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terindikasi belum melaksanakan program tersebut dengan baik. Bahkan adanya dugaan korupsi dalam pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang anggarannya bersumber dari dana desa tersebut.
Pangulu Nagori Pardomuan Bandar, Julfikar Purba, ketika dikonfirmasi melalui seluler nya mengatakan jika bantuan tersebut sudah diberikan kepada masyarakat.
"Semua BLT DD sebanyak 9 bulan sudah diberikan kepada masyarakat di kantor pangulu" Kata Julfikar sembari menjelaskan bahwa pembangunan fisik juga sudah dilaksanakan.
Sementara itu, J. Purba warga Pardomuan bandar yang terdaftar sebagai penerima BLT mengaku hanya menerima BLT 600 Ribu Rupiah, 3 bulan berturut turut, dan terakhir sebesar 900.000 ribu pada akhir Desember 2020. J.Purba juga mengatakan tidak tau adanya pembangunan fisik di tahun 2020.
Warga Pardomuan Bandar yang lain juga mengamini apa yang disebutkan oleh J. Purba. Bahwa pembagian BLT DD hanya 3 bulan saja yaitu bulan April, Mei, Juni masing-masing Rp 600.000,- dan pada akhir Desember 2020 dibagikan lagi sebesar Rp. 900.000, jika dirunut dari pembagian BLT DD dipardomuan Bandar hanya 6 kali yaitu 3 bulan masing-masing Rp. 600.000 dan 3 bulan masing-masing 300.000 Rupiah. Sementara warga yang menerima BLT lewat kantor pos saat ini sudah masuk yang ke 11 kalinya, Warga pun menuntut pemerintah agar adil dalam penanganan pembagian BLT, sebab mereka sebagai masyarakat sama-sama merasakan dampak pandemi covid 19.
Camat Silou Kahean, Jansimeon Sipayung S.Pd ketika dikonfirmasi terkait adanya perbedaan jawaban pangulu dan masyarakat penerima BLT dan pembangunan fisik desa, melalui seluler nya mengatakan bahwa, SPJ desa Pardomuan bandar belum diserahkan ke kantor camat dan belum ditanda tangani. Jansimeon pun berjanji akan meninjau kelapangan seraya mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan oleh wartawan.
Dilansir dari situs SID-KEMENDESA pagu dana desa Nagori Pardomuan Bandar tahun 2020 adalah sebesar Rp 911.031.000,- dengan perincian penggunaan dana desa sebagai berikut.
1. Penyelenggaraan pos yandu (mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif) Rp. 75.380.000,
2. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll) Rp. 9.300.000,-
3.Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani (dipilih). Rp. 94.365.000,-
4.Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Nagori Rp. 37.197.956,-
5.Pembentukan BUMNAG (persiapan dan pembentukan awal) Rp. 9.000.000,-
6.Pelatihan pengelolaan BUMNAG (pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagori) Rp. 16.500.000,-
7. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan jalan usaha tani (dipilih) Rp. 78.510.000,-
8. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani (dipilih) Rp. 112.178.044,-
9.Kegiatan penanggulangan bencana Rp 100.000.000,-
10..Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat Rp. 24.000.000,-
11.Penanganan keadaan mendesak Rp. 354.600.000,-
Sementara untuk penerima BLT DD adalah sebanyak 124 KK dan disclaimer yang ditulis di situs resmi Kemendes ini daftar penerima BLT DD ini merupakan gabungan penerima bulan ke 1 sampai kebulan 9.
Melihat perbedaan jawaban pangulu Nagori Pardomuan Bandar dengan yang disebutkan oleh warga serta di lihat dilapangan dan dibandingkan dengan pagu dana serta pembagian pembangunan fisik di situs SID-KEMENDES tersebut, Ditanggapi oleh Saufi Purba dari LSM Topan RI, Senin (1/3/21) dirinya menduga telah terjadi penyelewengan dana dengan jumlah ratusan juta rupiah.
Untuk itu, dirinya beserta warga setempat berharap agar aparat penegak hukum dapat melidik dugaan-dugaan itu dan menindak tegas oknum Pangulu tersebut jika terbukti.(Tim)