MenaraToday.Com - Banten :
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dipercaya untuk membantu mengurus persoalan PKL atau Pedagang Kaki Lima di Indonesia. Kepercayaan tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan pengurus DPW APKLI Banten di Alun-alun Barat Kota Serang, Rabu (14/4/2021).
“Saya selaku Ketua Umum DPP APKLI memohon izin kepada rakyat Banten untuk meminta sumbangan tenaga dan pikiran dari Wakil Gubernur Banten, Pak Andika Hazrumy, untuk ikut mengurus DPP APKLI dalam upaya kami memperjuangkan nasib para PKL se-Indonesia,” kata Ali tanpa menyebut secara spesifik posisi Andika di DPP APKLI yang telah disiapkan pihaknya.
Perlu diketahui, dalam kepengurusan DPW APKLI Banten sendiri, Andika telah resmi didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina.
Sementara itu, Andika dalam sambutannya mengatakan, PKL merupakan bagian dari pelaku usaha informal yang tidak dapat dilepaskan dari roda perekonomian daerah. Keberadaannya yang terus berkembang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat menata, membina dan menjawab tantangan pengelolaan Pedagang Kaki Lima
“PKL memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar,” ujarnya.
Mengenai APKLI sendiri, Andika berharap, organisasi berhimpunnya para PKL tersebut dapat memberikan kontribusi besar dalam pengurangan angka pengangguran, utamanya di Provinsi Banten.
Pemberdayaan PKL, lanjut Andika, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat perekonomian dari bagian terbesar rakyat Indonesia.
Lebih jauh Andika meminta pemerintah kabupaten/ kota untuk merubah mindset atau cara pandang terhadap PKL. Alih-alih memeragi PKL dengan melakukan penertiban yang tanpa solusi, pemda justru seharusnya membantu pemasaran dan pengelolaan serta penataan PKL.
"Pemda dapat menjadikan lokasi penataan PKL sebagai daerah wisata, seperti wisata kuliner khas daerah masing-masing," ujar Andika
Andika menambahkan, Pemda juga bisa membantu mempromosikan itu. Kalau itu sukses, akan berdampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat, kas daerah, ketertiban, keindahan, dan juga mendorong PKL lainnya untuk mudah dibina.
"PKL terbukti menyerap tenaga kerja yang tidak dapat dipekerjakan pada sektor formal seperti di industri. Namun keberadaan PKL juga sering dianggap menimbulkan masalah di perihal ketertiban dan kenyamanan dalam pemukiman dan tata kota. Karena itu, lanjutnya, pengembangan PKL harus terkonsentrasi guna memudahkan penataannya," ujarnya.
PKL yang telah berkelompok, menurut andika, akan mudah dalam membentuk paguyuban dan akhirnya menjadi koperasi. Koperasi PKL yang telah terbentuk dapat berperan sebagai mediator/fasilitator untuk memenuhi kebutuhan PKL dan meningkatkan kinerjanya. (Ila)