MenaraToday.Com - Malang :
Anggota Tim Reclasseering Indonesia, Eko Susianto, berkali-kali sudah mengingatkan kepada para blandong kayu dan pihak Perum Perhutani agar menghentikan upaya pembalakan liar kayu-kayu besar yang ada di kawasan hutan maupun kayu-kayu besar yang ada di tepi jalan raya yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Binamarga.
Karena Kayu Sonokeling juga habis, pemanfaatan tidak jelas dan tidak ada lelang negara dari pengadilan dan tidak ada pemasukan negara. Diduga Diselewengkan. Namun himbauan itu tidak pernah dihiraukan bahkan diremehkan dan sering dijadikan bahan bullying.
Akibatnya, banyak kejadian tanah longsor dan banjir yang merugikan warga masyarakat bahkan sampai memakan korban jiwa.
Seperti bencana banjir bandang yang melanda Kota Batu dan Malang pada Kamis (04/11/2021) kemarin. Ternyata jauh-jauh hari para pakar sudah memprediksi akan terjadinya bencana di wilayah-wilayah pegunungan di Jawa Timur.
Penyebabnya karena banyak pegunungan di Jawa Timur yang mengalami penggundulan. Akibatnya, tanah tidak lagi bisa menyerap air dan menyebabkan tanah longsor.
Jauh-jauh hari anggota Tim Reclasseering Indonesia juga pernah mengingatkan terkait penggundulan hutan yang dijadikan tempat wisata dan perumahan-perumahan. Terkait juga penebangan kayu-kayu keras di tepi jalan di wilayah Kota Batu. Sempat ada adu argumen 2 tahun yang lalu. Kenapa hutan-hutan beralih menjadi hotel-hotel, jika ada bencana seperti ini siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang disalahkan? apakah pemerintah yang akan disalahkan?
Menurut Pakar Kebencanaan ITS, Amien Widodo, selama ini wilayah gunung di Kota Batu mampu menyerap hingga 80% air hujan yang mampu menjadi sumber mata air bagi penduduk.
"Dengan adanya penebangan hutan secara masif, air yang seharusnya terserap oleh akar pohon, akhirnya mengalir menjadi banjir bandang membawa partikel tanah," ujarnya.
Jika sesuai dengan prediksi BMKG, apabila La Nina datang pada Bulan Desember nanti, maka kemungkinan besar curah hujan akan bertambah 40% disertai longsor.
Amien Widodo menambahkan, bukan hanya di Kota Batu saja, tetapi di pegunungan-pegunungan lain di wilayah Jawa Timur harus lebih waspada.
"Saat ini perlu dilakukan pemetaan khususnya di daerah yang rawan longsor, yakni melihat langsung adanya tanda-tanda keretakan jalan yang menyebabkan tanah ambles, sehingga penduduk di pemukiman yang rawan longsor bisa segera di evakuasi lebih dini," terangnya.
Tercatat dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jatim hampir semuanya khususnya di wilayah pegunungan berpotensi mengalami tanah longsor. Ini lantaran pemerintah banyak menggunakan dana respon dibandingkan dana antisipasi.
Padahal jika kebencanaan diantisipasi akan memberikan kerugian lebih kecil dibandingkan dengan harus mengeluarkan dana respon.
Sejarah jangka panjang, pemerintah bisa melakukan reboisasi kawasan lindung hanya sebagian hutan agar terjadi resapan air hujan, serta masyarakat membuat buffer atau sumur resapan di masing-masing desa, sehingga air tertampung dan tidak mengalir menjadi banjir.
Sementara anggota Tim Reclasseering Indonesia menambahkan, di wilayah Kabupaten Malang juga sangat rawan bencana longsor dan banjir. Sebab, banyak hutan-hutan yang sudah kehilangan kayu-kayu keras.
Khususnya di wilayah Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading, wilayah Desa Lenggoksono dan Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo.
Ketiga Desa tersebut berada di bawah tebing yang tepi jalannya sudah retak dan tergerus oleh air.
Anggota Tim Reclasseering Indonesia meminta agar pihak yang berwenang segera turun tangan untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang sudah diprediksi oleh BMKG, bahwa diperkirakan Bulan Desember nanti akan ada La Nina.
"Para pelaku pencuri kayu-kayu keras yang mengakibatkan hutan gundul harus ditindak secara hukum, karena merekalah penyebab dari bencana-bencana ini. Tidak peduli oknum dari instansi manapun harus ditindak rata," ujar Eko.
Selebihnya, Eko meminta agar KPK mengecek dana bencana, dana taktis, khususnya wilayah Kabupaten Malang.
Para anggota dewan juga diharapkan mampu menyerap apa yang menjadi keluhan masyarakat, turun langsung ke lapangan untuk mengantisipasi, jangan kalau sudah ada bencana baru semuanya cari muka dengan alibi memberikan sumbangan.
Eko Susianto menambahkan, adanya dugaan penyelewengan dana bantuan yang sudah dianggarkan. Karena setiap kali ada bencana, selalu menunggu bantuan dari donatur.
Seperti halnya kejadian gempa Malang beberapa bulan lalu. Hingga saat ini dana bantuan belum terealisasi secara utuh. Buktinya banyak warga yang masih tinggal di tenda dan belum mendapatkan rumah.
Diduga ada pihak yang memback up laporan-laporan terkait kecurangan dan pencurian kayu-kayu hutan, sehingga terjadi kejahatan secara masif, KPK dan Gakkum harus segera turun langsung agar tidak terjadi pembobolan anggaran.
KPK dan Gakkum harus kroscek dana pemeliharaan hutan, dana manfaat pemotongan kayu, serta dana bencana yang masuk ke dana APBD dan APBN. Terkait juga adanya dugaan jual beli lahan hutan.
Oknum-oknum instansi yang terlibat juga harus diberi sanksi hukum.
KPK dan Gakkum juga harus mengecek pemotongan kayu sonokeling di tepi jalan yang diduga ada keterlibatan oknum Dinas Lingkungan Hidup dan Bina Marga. Dinas tersebut jika ditanya pura-pura tidak tahu padahal merekalah yang memberikan izin. (Red)