MenaraToday.com - Blitar :
Pemerintah yang membahas rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa bukan sekadar wacana lagi, tetapi sudah menjadi isu strategis karena dibawa ke rapat terbatas.
Saat menyambangi Makam Proklamator RI, Ahmad Basarah menuturka sekitar tahun 1957 Bung Karno menjadi presiden, isu pemindahan ibu kota negara sudah didengungkan oleh Presiden Soekarno.
Diungkapkan saat Ziarah Makam Bung karno, Wakil sekretaris jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah, Kala itu Bung Karno berencana memindahkan ibu kota Indonesia semula di Jakarta berpindah ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Karena pergolakan sosial politik saat itu tengah menghangat, cita-cita Presiden Soekarno untuk mendaulat Kota Palangkaraya sebagai ibu kota negara Indonesia menggantikan Jakarta menjadi sirnah.
"Karena keadaan sosial dan politik saat itu, gagasan presiden Soekarno memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya menjadi tidak terlaksana. Saya kira apa yang digagas pemerintahan Pak Jokowi melalui rapat kabinet beberapa waktu yang lalu melanjutkan cita-cita besar pendahulu bangsa," jelas Ahmad Basarah kepada awak media di sela mendampingi Ketua Umum PDIP berziarah ke makam Bung Karno, Kota Blitar, Rabu (01/05/2019).
Dengan begitu, lanjut Basarah, merujuk pada program pemerintahan Presiden Soekarno saat itu, merupakan langkah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk memeratakan keadilan sosial di Indonesia.
"Oleh karena itu, kami PDI Perjuangan mendukung penuh kebijakan pemerintahan Jokowi untuk memindah ibu kota ke Palangkaraya," sebutnya.
"Ada beberapa opsi hasil dari rapat terbatas kabinet kemarin, tentunya akan dibahas juga. Dan sekarang masih dikaji juga oleh Bappenas dan kementerian-kementerian yang lain(Lucky)