MenaraToday.Com - Padangsidimpuan
Mahasiswa yang
tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penduli Birokrasi (AMPB) desak Walikota
Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution untuk tidak mengangkat Letnan Dalimunthe
menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif karena diduga tersandung kasus
pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pasca Operasi Tangkap
Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Polres Kota Padangsidimpuan pada 13 Oktober
lalu. Aksi penolakan tersebut dilakukan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor
Walikota Padangsidimpuan Rabu (20/11) sekitar Pukul 11.30 WIB.
Mahasiswa
mengungkapkan kekecewaannya atas kepemimpinan Letnan Dalimunthe yang saat ini
menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan merangkap Plt. Sekda Kota
Padangsidimpuan di depan pintu gerbang kantor Walikota Padangsidimpuan dengan
membentangkan spanduk berkisar 10 meter yang bertuliskan "Tolak Sekretaris
Daerah Dijabat Oleh Orang Yang Disinyalir Tersandung Kasus Korupsi. OTT
Pemotongan Dana BOK Apa Kabar Pak Letnan Dalimunthe?"
Roy Anshory selaku
kordinator aksi menjelaskan bahwasanya Letnan Dalimunthe tidak cocok diangkat
menjadi Sekda, hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan disinyalir tersandung
kasus korupsi Pemotongan Dana BOK yang akan berpengaruh buruk terhadap
pemerintahan Kota Padangsidimpuan.
"Dalam kasus
Pemotongan Dana BOK, dimana pada tanggal 13 Oktober lalu Polres Padangsidimpuan
melakukan OTT terhadap oknum pegawai puskesmas. Setelahnya muncul isu Letnan
Dalimunthe selaku Kadis Kesehatan menerima aliran dana sebesar 13 persen dan Bidang 10 persen. Sebelum kasus ini dibuka
secara terang benderang dan terbukti bahwa Kadis Kesehatan tidak terlibat, kita
menolak beliau jabat sekda." Terang Roy Anshori.
Selain mendesak
Walikota Padangsidimpuan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Letnan
Dalimunthe, AMPB juga meminta Kapolres Padangsidimpuan beserta jajarannya yang
terkait agar mengungkap kasus pemotongan Dana BOK tersebut. Karena patut
diduga, issu kepala Dinas Kesehatan beserta Kepala Bidang terkait menerima
potongan dana BOK tersebut benar adanya.
"Kita minta
Polres Padangsidimpuan agar menindaklanjuti kasus pemotongan Dana BOK tersebut,
seharusnya pasca OTT itu kan pengungkapan kasus lebih mudah, ini kok malah
seperti didiamkan, tidak ada tindak lanjut. Sudah lebih satu bulan setelah OTT,
tapi terlihat seperti tidak ada tindak lanjut, hanya sebatas OTT itu aja. Kasus
tangkap tangan kok malah penindakannya lambat, kan lucu?" Ujar Ruly Paisal
yang bertindak sebagai Koordinator Lapangan AMPB.
Mahasiswa berharap
agar pengungkapan kasus pemotongan Dana BOK yang berawal dari OTT pada oktober
lalu tersebut segera dikembangkan oleh Polres Padangsidimpuan dan segera
menindak oknum-oknum yang terlibat didalamnya, termasuk Kepala Dinas Kesehatan
yang disinyalir menerima aliran Dana tersebut.
"Kita minta
Polres Padangsidimpuan agar tidak pandang bulu dalam pengungkapan kasus
Pemotongan Dana BOK tersebut, kabarnya Kadis menerima aliran dana 13 persen.
Dugaan itu saya rasa tidak mengada-ada, nggak mungkin juga kan bawahan berani
potong dana tanpa perintah atau persetujuan atasannya." Tutup Ruly.
Pantauan awak media, Setelah merasa
aspirasinya tersampaikan, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib meninggalkan
gerbang kantor Walikota Padangsidimpuan sekitar pukul 13.00 WIB.
(ucok siregar)