MenaraToday.Com – Lampung :
Presiden Jokowi
secara mendadak meninjau pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek, Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/11) pagi.
Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menemukan kenyataan, ternyata proporsi peserta program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang membayar sendiri atau Iuran
Mandiri lebih banyak dari yang peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang
dibiayai oleh anggaran APBN.
Temuan tersebut
diperoleh Presiden Jokowi saat secara mendadak melakukan inspeksi ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, yang terletak di
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
Jumat (15/11/2019) pagi.
Dalam kesempatan
tersebut, Presiden Jokowi meninjau instalasi rawat jalan RSUD tersebut dan
bertanya langsung kepada sejumlah pasien yang ada di lokasi. Presiden menggali informasi tentang pemanfaatan
dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien.
“Saya hanya ingin
memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh
rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen
lebih memakai BPJS,” kata Presiden.
Dari penuturan
pasien, Presiden memperoleh informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan
yang ia temui di rumah sakit tersebut justru lebih banyak didominasi oleh
peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah yang
berarti membayar iuran secara mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan
terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang
dibiayai oleh anggaran APBN. Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut
bahwa terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN.
Jumlah tersebut belum
termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang
dibiayai anggaran APBD yang mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang
sama.
Artinya, lebih dari
133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total
kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019)
ditanggung oleh negara.
“Ini yang mau saya
lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari
Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis
133 juta.
Ada di mana? Siapa
yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,”kata Presiden kepada wartawan.
Dengan proporsi
tersebut, Presiden mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang saat ini
terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan
iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.
“Kita ini kan sudah
bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi
defisit itu karena salah kelola saja.
Artinya apa? Yang
harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya
diintensifkan,” ujarnya.
Turut mendampingi
Presiden dalam sidak tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri
BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.(efrizal/tim)