MenaraToday.Com – Bandung :
Pada peringatan Hari
Hak Asasi Manusia (HAM) yang ke-71 tahun ini, dari 514 kabupaten/kota di
Indonesia, tercatat 432 kabupaten/kota, atau sekitar 84%, telah berpartisipasi
mengajukan data capaian untuk dinilai pada Kabupaten dan Kota Peduli HAM. Dari
jumlah partisipan tersebut, hanya 272 kabupaten/kota, atau sekitar 62%, yang
mampu meraih penghargaan kategori Kabupaten dan Kota Peduli HAM.
Menteri Hukum dan HAM
(Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan penghargaan ini diberikan atas upaya
dan keberhasilan kabupaten/kota dalam pemenuhan dan pelayanan publik, yang
merupakan bagian dari hak-hak dasar warga dan masyarakat di wilayahnya
masing-masing.
“Pemberian
penghargaan ini kami laksanakan pada momen yang tepat, yakni pada hari dimana
setiap negara di dunia memperingati Hari HAM ke-71 yang mengambil tema
‘Pelayanan Publik yang Berkeadilan’,” kata Yasonna.
Penghargaan Peduli
HAM yang diberikan kepada kabupaten dan kota, sudah dilaksanakan oleh
pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sejak tahun 2013.
Tujuannya, antara lain, untuk memotivasi, dan mendorong realisasi pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat. “Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan,
pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang
layak, dan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Laoly, Selasa (10/12/2019)
kemarin.
Capaian dari
pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar ini melalui berbagai inovasi dan upaya yang
terstruktur, merupakan tolak ukur untuk menentukan kelayakan kabupaten atau
kota, mendapat penghargaan sebagai Kabupaten dan Kota Peduli HAM.
“Peduli HAM itu
merujuk kepada upaya pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk meningkatkan peran
dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan,
dan pemajuan HAM,” jelasnya di Gedung Museum Konperensi Asia Afrika.
Pada tahun 2016,
kriteria penilaian daerah kabupaten/kota peduli HAM ditambah dengan penggunaan
aplikasi yang lebih terintegrasi, serta dilakukan juga penilaian eksternal
Kemenkumham. Jadi untuk mencapai kriteria kabupaten/kota peduli HAM kali ini
cukup sulit dan ketat. Namun, ternyata sebagian besar pemerintah daerah tetap
memiliki komitmen tinggi untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi
masyarakatnya, dan upayanya tersebut berhasil.
Turut hadir dalam kegiatan
ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD;
Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil; serta Pimpinan Tinggi Madya dan
Pratama di lingkungan Kemenkumham.(efrizal/tim)