MenaraToday.Com - Riau :
Di tengah ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Indonesia (RI) di perairan Natuna, Presiden Joko Widodo bertolak ke Natuna, Kepulauan Riau, kemarin.
Kunjungan Presiden Jokowi menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengawal isu yang tengah hangat di kawasan itu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kemarin, menyatakan sikap tegas Kepala Negara terkait dengan kedaulatan bangsa itu bukanlah kali pertama.
Sebelumnya, persoalan serupa pernah terjadi di lokasi yang sama. Tiongkok pun pernah melanggar garis batas Indonesia. "Dulu pernah ada kasus sejenis.
Presiden datang menggunakan kapal perang pada waktu itu, melakukan rapat terbatas di Natuna, di kapal perang itu," ujar Pramono.
"Apa yang dilakukan Presiden, baik di waktu lampau maupun kini, ialah sinyal kuat yang dikirimkan kepada Tiongkok.
Negara betul-betul hadir dan diwakili langsung oleh pemimpin tertinggi."
Saat kunjungan kerja di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Kabupaten Natuna, kemarin, Presiden Jokowi menegaskan hak berdaulat di perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tidak boleh dilanggar.
Dalam rombongan Presiden, dilaporkan tidak terdapat nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sebelumnya, sempat pula dilaporkan nama Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan juga tidak tercantum.
Pada kesempatan itu Jokowi memerintahkan aparat terus menegakkan hukum terkait dengan hak Indonesia atas sumber daya laut di ZEE. Presiden juga menegaskan Natuna sebagai teritorium Indonesia. "Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar.
Tidak bisa ditawar-tawar. Natuna adalah teritorial Indonesia. Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya. Penduduk kita di sini ada 81 ribu. Jadi, tidak ada yang diperdebatkan lagi. De facto, de jure, Natuna adalah Indonesia."
Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, kemarin, pun meminta setiap kapal asing, termasuk kapal Tiongkok yang melintasi ZEE harus meminta izin pemerintah RI.
"Tak boleh mengambil ikan tanpa izin. Kita harapkan Tiongkok menyadari dan menghormati aturan itu."
Pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri, kemarin, Menlu Retno Marsudi juga memperingatkan semua pihak yang mencoba melanggar integritas dan kedaulatan RI.(efrizal)