Menaratoday.com-Taliabu
Belum kembalinya Bupati Taliabu Aliong Mus dari perjalanan keluar daerah semenjak beberapa bulan kemarin membuat polemik di kalangan DPRD Taliabu
Hal ini disampaikan melalui press rilis yang di terima media ini melalui pesan singkat, Rabu (01/01/2020)
Anggota Dewan Komisi II sekaligus Jubir Fraksi Pembaharuan, Amrin Yusril Angkasa angkat bicara terkait keberadaan Bupati Taliabu
Sebab, keberadaan Bupati yang tak kunjung pulang telah menyebabkan lahirny berbagai polemik di negeri ini dan membuat resah
Bahkan, lanjut politisi Gerindra itu juga mengecam akan melaporkan hal ini ke Ombudsman jika Bupati tak kunjung pulang untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai kepala daerah
" jika sampe waktu yang di tetapkan Pemda belum menyerahkan Perkada pergeseran anggran covid-19 dan tidak segan -segan untuk mengusulkan penggunaan kewenangan yang di berikan DPRD sesuai amanat UU", kecam Politisi Gerindra
Oleh karena itu dirinya (Amrin-red) meminta kepada Bupati agar segera kembali untuk melihat kondisi dearah dan masyarakat Pulau Taliabu
" Bupati segeralah kembali karna banyak hal yang mesti secepatnya diselesaikan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab selaku kepala daerah", pinta dia
Selain Bupati Taliabu, Ketua DPRD Taliabu Hj. Mheilan Mus juga disinggung keberadaannya yang ikut - ikutan turut menghilang dan meningalkan tugasnya
Sebab, tidak berkantornya ketua DPRD sejak beberapa bulan terakhir turut memperburuk kondisi kelembagaan DPRD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya tutur Amrin sapaan akrapnya
" pelaksanaan kewenangan dalam Tri Fungsi DPRD juga perlu ada tindakan serius", jelas ia
Sambung, jubir Fraksi Pembaharuan itu menegaskan secara jelas akan mempertimbangkan untuk mengkaji beberapa ketentuan pada Tatib DPRD yakni mangkirnya ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Hj. Meilan Mus
" dari setiap pelaksanaan agenda DPRD, bahkan hampir tidak pernah berkantor tanpa alasan, kajian perlu dilakukan agar ada pertimbangan tindak lanjut untuk melaporkan ketua DPRD ke badan kehormatan DPRD", sambung ia lagi
Lanjut, Amrin juga menyebut beberapa persoalan yang akhir-akhir meresahkan mulai dari persoalan Desa, pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan, infrastruktur yang dibangun secara setengah setengah tanpa perencanaan yang matang
" lalainya pimpinan OPD dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mendorong realisasi pelaksanaan pembangunan secara terarah, termasuk mekanisme pengelolaan keuangan di BPPKAD yang carut marut perlu perhatian yang lebih serius", tukasnya
Sementera itu setelah berita ini dirilis, Bupati Pulau Taliabu belum juga terdengar kabar hal ini dikarenakan sangat sulit dimintai keterangan dan terkesan seolah ditutupi (tim)