MenaraToday.Com – Jakarta :
Sekretaris
Jenderal Kementerian Kesehatan dan Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia
menandatangani perjanjian kerjasama yang memungkinkan untuk melakukan pengadaan
vaksin dengan harga terjangkau pada Rabu (16/9/2020)
di Auditorium Siwabessy, Kemenkes, Jakarta.
Dalam laporan
yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Oscar Primadi, MoU yang
ditandatangani hari ini untuk memperbaharui MoU sebelumnya dengan UNICEF tahun
2004. MoU tersebut mengatur proses pengadaan barang dan jasa melalui UNICEF,
mulai dari proses pengajuan, pembayaran, sampai pengiriman, sehingga diharapkan
dapat memperlancar pemberian produk kesehatan esensial untuk masyarakat
Indonesia.
Pengadaan dan
pembelian vaksin akan dilakukan melalui Supply Division UNICEF yang
berkedudukan di Copenhagen, Denmark. Melalui divisi tersebut UNICEF
dimungkinkan untuk melakukan pemesanan vaksin dengan jumlah yang besar dengan
harga yang lebih rendah, sehingga akan terjadi penghematan yang signifikan.
“Kemitraan ini
akan memungkinkan Indonesia membeli vaksin baru seperti pneumococcal conjugate
vaksin (PCV) dengan harga 1/3 dari harga pasar saat ini. Jika diukur secara nasional, hal ini dapat
mencegah hampir 10.000 kematian anak setiap tahun,” kata Debora Comini,
Perwakilan UNICEF Indonesia.
Lebih lanjut,
Comini menjabarkan bahwa kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh pandemi
COVID-19. Kasus terkonfirmasi yang terus meningkat serta menempatkan negara
dengan jumlah kematian tertinggi di Asia Tenggara, maka penting bagi Indonesia
untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap obat-obatan dan vaksin baru.
Ia menilai
kedepan, banyak negara yang berupaya keras memenuhi kebutuhan vaksin dan obat
di wilayahnya. Untuk itu, melalui perjanjian kerja sama ini, ia menyakini
Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan termasuk penurunan harga vaksin
dan obat serta menjalin kerja sama pengembangan vaksin antara produsen dalam
negeri Indonesia (Biofarma) dan UNICEF.
“Sementara
kami sangat menantikan vaksin COVID-19, kami harus ingat untuk fokus pada
hal-hal dasar. Imunisasi rutin untuk anak-anak, rantai pasokan yang kuat,
petugas kesehatan terlatih dan masyarakat yang sadar akan manfaatnya. Ini
adalah dasar yang tidak boleh kita lupakan,” kata Comini.
Sementara itu,
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa sejak COVID-19
ditetapkan sebagai pandemi, Indonesia telah aktif menjalin kerja sama
internasional dan multilateral termasuk melalui WHO Access to COVID-19 Tools
(ACT) Accelerator – COVAX Facility, dalam rangka mengupayakan kemudahan akses,
keamanan dan harga vaksin yang terjangkau.
Indonesia
masuk kategori Advanced Market Commitment (AMC) pada COVAX Facility. Dengan
masuknya Indonesia pada COVAX Facility, maka Indonesia mendapatkan jaminan
akses terhadap vaksin COVID-19 yang terjangkau dan berkualitas untuk 20%
populasi beresiko pada akhir 2021. Hingga kini pemerintah Indonesia terus
menjalin komunikasi intensif dengan GAVI dan COVAX Facility guna mengetahui
waktu persediaan vaksin dan harganya.
Hal senada
juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, bahwa kemitraan
global ini bukan satu-satunya inisiatif global, kerja sama pemerintah dan
produsen terus dilakukan untuk memastikan vaksin COVID-19 tersedia di seluruh
dunia untuk seluruh negara baik negara yang berpenghasilan tinggi maupun negara
berpenghasilan rendah.
Dalam konteks
COVAX Facility, UNICEF memiliki peran sangat penting. Setiap negara termasuk
Indonesia nantinya akan memiliki akses yang aman, cepat dan merata terhadap
vaksin COVID-19 apabila nanti vaksin sudah ditetapkan dan kemudian diproduksi.
“UNICEF dan
mitra-nya berkomitmen terhadap negara-negara yang telah bergabung dalam COVAX
termasuk Indonesia, untuk mengadakan dan memberikan vaksin COVID-19 yang aman
dan efektif secara cepat dan dalam skala besar” tutur Menkes.
Pihaknya
berharap, dengan terjalinnya kerja sama tersebut dapat mempercepat pengendalian
COVID-19 tak hanya Indonesia namun juga dunia.
“Semoga upaya
kita bersama dalam memerangi COVID-19 ini dapat segera mengakhiri pandemi ini
dan mengembalikan kesehatan bangsa dan masyarakat Indonesia seperti sedia kala,”
pungkasnya
Turut hadir
dan menyaksikan Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri RI, Menteri BUMN
sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN), serta Wakil Menteri BUMN.
Hotline Virus
Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat
menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620,
faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (Efrizal/Tim)