(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang)
Sudah memasuki hampir setahun virus Covid – 19 ini menetap di Indonesia dan belum juga mengalami penurunan jumlah kasus. Peningkatan itu kian terjadi akibat kurang tanggapnya sikap Pemerintah Indonesia diawal pandemic, berbagai desakan dari masyarakat menanti kebijakan yang tepat agar pelonjakkan jumlah kasus tidak terus meningkat.
Himbauan protokol kesehatan 3M yang tidak hentinya diingatkan, penerapan PSBB yang dilakukan bertahap dan hanya di daerah – daerah tertentu saja, hingga baru memasuki setahun didapatkanlah vaksin Sinovac yang akan dibagikan oleh Pemerintah sebagai sikap dalam menanggapi pelonjakkan kasus yang kian meningkat.
Hingga hari ini kita telah mencatat total 1,01 Juta kasus yang ada di Indonesia, dan Kota Malang mencatat 5203 kasus pasien positif Covid – 19 perhari ini.
Saat ini pun Kota Malang masih melaksanakan PKKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang telah diperpanjang hingga tanggal 8 Februari 2021 mendatang atas keputusan Presiden Joko Widodo yang dirasa perlu untuk memutus rantai penyebaran Covid – 19 karena sangat dibutuhkan keselarasan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19. Dan vaksin tersebut telah sampai pula di Kota Malang sebanyak 10.240 dosis yang rencana baru akan digelar vaksinisasi pada Februari mendatang, untuk calon penerimanya pun telah didata.
Wali Kota Malang, Sutiaji juga menyebutkan bahwa untuk tahap pertama secara simbolis vaksinisasi ini akan melibatkan 10 tokoh public. Pemerintah Kota Malang juga melibatkan kelompok disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar mendapatkan hak dan fasilitas yang sama.
Wali Kota Malang Sutiaji mengusulkan adanya perwakilan dari kelompok penyandang disabilitas untuk dilibatkan bersama dalam menerima vaksin Covid – 19 secara simbolis. Selain menyikapi kasus pandemic Covid – 19, Pemerintah Kota Malang juga harus menjalankan fungsinya dalam menanggapi dan mencari solusi berbagai aspek permasalahan yang ada didalam masyarakat mulai dari kemacetan, banjir, maupun ekonomi yang terdampak akibat pandemic. Salah satunya dijalankannya revitalisasi pembangunan Malang Heritage ini yang diselesaikan dengan tenggat waktu kurang lebih 2 bulan prosesnya.
Pembangunan Malang Heritage ini juga belum rampung sepenuhnya Wali Kota Malang menekankan bahwa saat ini yang dibuka hanyalah akses jalan masuk saja. Jalan yang sebelumnya akan dilebarkan untuk menampung kegiatan – kegiatan dan kreativitas masyarakat Kota Malang, juga bertujuan dapat memutar ekonomi masyarakat Kota Malang yang dikemas dalam konsep wisata warisan budaya karena tidak akan ada pedagang kaki lima yang diperbolehkan jualan disekitar Malang Heritage dengan opsi akan diarahkan ke perkampungan yang ada.
Pembangunan Malang Heritage tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu wisata yang dapat dimanfaatkan dan dijaga bagi masyarakat Kota Malang yang akan dijadikan salah satu ikon Kota Malang itu sendiri.
Adanya pembangunan atas pelebaran jalan ini juga diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan jalan dan Pemerintah Kota Malang tetap harus melaksanakan pengawasan maupun evaluasi untuk mencari solusi dari dampak pembangunan yang telah dilakukan karena fakta di lapangan pembangunan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab banjir.
Tidak dapat dipungkiri bahwa program – program dari Pemerintah tentu akan terus berjalan dan harapannya kesehatan dari masyarakat harus menjadi prioritas terdepan. oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama sinergi yang selaras antara masyarakat dan Pemerintah untuk menciptakan Kota yang nyaman. Sementara vaksin menunggu untuk dibagikan, dan semoga permasalahan perekonomian, kemacetan, dan kebanjiran mendapatkan solusi yang tepat sasaran juga kian sepadan dari proses pembangunan. (***)