MenaraToday.Com - Banten :
Menyikapi edaran instruksi Gubernur Nomor:556/901-DISPAR/2021 Tentang Penutupan Sementara Destinasi Wisata dampak liburan hari Raya Idul fitri Tahun 2021 di Provinsi Banten mendapatkan tanggapan dari beberapa kalangan.
Salah satunya Sekjen Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Banten, Firman Kiki yang sangat menyayangkan keputusan Gubernur Banten tersebut.pasalnya di momentum ini lah para pelaku wisata mendapatkan penghasilan tambahan.
"Penutupan ini bukan saja merugikan kami para pelaku wisata, melainkan banyak yang terlibat didalamnya, seperti Tukang parkir, penjual kaki lima, dll yang mencari nafkah di pariwisata, yang mana seharusnya momentum ini dapat membantu perekonomian masyarakat, ini malah sebaliknya," Ujar Firman, Minggu (16/5/2021).
Firman menambahkan, dengan adanya surat instruksi penutupan tersebut, harusnya pemerintah lebih antisipatif dalam menghadapi hal-hal yg akan terjadi seperti membludaknya pengunjung.
"Karna wisata sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, betul kami tidak bisa menjamin soal penyebaran Virus Corona diakibatkan wisata, tapi sebaliknya apakah pemerintah juga sudah bisa menjamin kebutuhan ekonomi para pelaku wisata seperti kami-kami? toh pelaku wisata tidak meminta bantuan bapak Gubernur memikirkan nasib ekonomi kami," jelasnya.
Lanjut Firman, corona menyerang semua lini, mulai dari para Nelayan, Petani dan pengusaha, namun mereka masih bisa beraktivitas dan mendapat penghasilan.
"Tidak seperti para pelaku wisata seperti kami kami ini, Kalau saya lihat, Pemerintah pusat sudah memberlakukan tidak boleh mudik, jadi bagi saya yang berkunjung itu orang-orang yang berasal dari daerah Banten itu sendiri yang tergolong aman dari Covid-19, Karena kan Banten masuk di Zona Aman," tegas Firman
Justru yang menjadi pertanyaan yang mendasar menurut Firman, Apakah Gubernur selaku pemilik kebijakan tidak punya cara atau alternatif lain selain menutup lokasi wisata? misal membatasi jumlah pengunjung, memperketat Protokol kesehatan.
"Harusnya pemerintah Banten sedari awal bersinergi dengan para pelaku wisata untuk membahas ini sebelumnya, bukan langkah-langkah taktis yang akhirnya merugikan rakyat kecil yang penghidupannya dari dunia wisata.
Firman menegaskan, pemerintah harus mengkaji ulang atas instruksi penutupan lokasi wisata tersebut, dengan mempertimbangkan nasib masyarakat yang mata pencariannya dari wisata.
"Agar keputusan Pak Gubernur menjadi keputusan yang bijaksana, seharusnya diputuskan berdasarkan analisis yang kuat dan mengetahui berbagai dampak yang akan terjadi, Bukan terkesan mendadak dan taktis seperti ini, dengan dalih kondisi dan pencegahan, pada intinya kami selaku masyarakat pelaku wisata sangat mempertanyakan kebijakan tersebut, yang menurut sudut pandang kami kurang bijak karena merugikan pihak lain," paparnya. (Ila)