Menaratoday.com - Sidimpuan
Sejumlah massa dari (DPD JPKP) Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan gelar aksi unjuk rasa dengan bergaya pakaian wanita dan dipoles dengan makeup di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), di Jalan Serma Lian Kosong, Selasa (14/9/2021).
Kedatangan para massa yang berlagak Waria tersebut guna mendesak Kejari Padangsidimpuan untuk memanggil Wali Kota, Irsan Efendi Nasution. Selain itu, mereka juga mendesak agar Kajari secepatnya memanggil para Camat, Lurah guna mempertanggung-jawabkan secara langsung mekanisme pengelolaan dana kelurahan.
"Kami sengaja mendatangkan massa bergaya waria ke kantor ini, agar Kejaksaan mempunyai keberanian untuk memanggil Wali Kota Padangsidimpuan,"ujar Ary Azi, koodinator aksi ketika ditemui. Menurutnya, apabila kejaksaan tidak berani, maka lembaga penegak hukum tersebut diibaratkan seperti waria.
Sementara itu, Achmad Yani, Koordinator II mengungkapkan, kedatangan mereka ke kantor Kejari Padangsidimpuan untuk mendesak agar para penyidik segera melakukan investigasi terkait kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dan kelurahan tahun 2020.
Lebih lanjut dia mengatakan, peraturan Wali Kota tersebut tidak sesuai dengan hirarki, karena bertentangan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor, 146/2694/SJ/2018 dan Perpres nomor 16/2018.
"Perwal yang dikeluarkan oleh Wali Kota tersebut sarat dengan KKN,"tandasnya.
Pantauan wartawan, massa ini juga menenteng spanduk bertuliskan "ADK Dipihak Ketiga? Diperwalkan? Pak Kajari,,,Kalau memang Tidak Berani Periksa Dana Kelurahan se-Kota Padang Sidimpuan. T.A.2020? Pake aja Rok mu Pak Kajari!! Bapak Jangan Jadi Pecundang!!! ( Ucok Siregar)