MenaraToday.Com - Toba :
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige, selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Utara meyerahkan Piagam Penghargaan dari Pemerintah RI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir sebagai wujud apresiasi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, bertempat di Aula Kantor KPPN Balige, Senin (8/11/21) kemarin.
Sebagaimana diketahui WTP merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK selaku aparat pengawas eksternal pemerintah atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.
Pada tahun ini, Pemerintah RI juga memberikan Plakat Penghargaan kepada Kabupaten Toba yang telah mendapatkan opini WTP 5 kali berturut-turut0 Kabupaten Tapanuli Utara 7 kali berturut-turut, dan Kabupaten Humbang Hasundutan juga 5 kali berturut-turut, terang Kepala KPPN Balige Mahindun Dhiani Melda Harahap, dalam sambutannya.
Mahindun Dhiani mengatakan, bahwa pencapaian opini WTP diharapkan bukan sebagai tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut dapat digunakan sebagai informasi, masukan atau feedback bagi perencanaan dan penganggaran selanjutnya. Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban APBD merupakan pembuktian komitmen dan keseriusan Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Toba, Taput dan Humbahas dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik meskipun dihadapkan pada kondisi extaordinary dan tidak terduga (unprecedented) sepanjang tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama setiap tahunnya masing-masing Pemda sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK untuk dilakukan audit/pemeriksaan. SalaH satu indikator yang merefleksikan kualitas laporan keuangan tersebut adalah opini atas pemeriksaan laporan keuangan.
Kriteria yang ditetapkan dalam pemberian opini yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah.
Kepala KPPN Balige, juga menguraikan terdapat 4 opini yang diberikan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ungualified opinion, Wajar dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion, Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion).
Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal di entitas instansi yang telah memadai dan tidak terdapat salah saji yang material atas pos pos laporan keuangan serta secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
Laporan keuangan tahun 2020 merupakan laporan laporan keuangan tahun keenam yang disusun menggunakan basis akrual. Pemerintah menyampaikan pentingnya pemanfaatan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dikonsolidasikan bersama-sama dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), untuk memberikan peta yang lengkap menunjukkan anggaran kegiatan yang dapat disinergikan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih sebagaimana amanat Presiden untuk terus meningkatkan sefisiensi anggaran.
"Untuk tahun anggaran 2020 terdapat 33 Provinsi yang memperoleh opini WTP dari 34 Provinsi yang ada, kemudian untuk kabupaten terdapat 365 Kabupaten atau 88 persen dari 415 kabupaten yang memperoleh opini WTP, dan untuk Kota terdapat 88 Kota atau 95 persen dari 93 Kota yang memperoleh opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020" ujarnya.
Rangkaian pemberian Plakat dan Piagam atas peroleha opini WTP dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 bagi keempat kabupaten tersebut, untuk Kabupaten Toba diterima langsung oleh Bupati Toba Poltak Sitorus, untuk Kabupaten Tapanuli Utara diterima Wabup Sarlandy Hutabarat, untuk Kabupaten Humbang Hasundutan diterima oleh Kepala BPKAD Jhon Heri dan untuk Kabupaten Samosir diterima oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Lemer Manurung.
Turut hadir sejumlah pejabat utama dari keempat Pemkab tersebut diantaranya, Sekdakab Toba Audi Murphy Sitorus, Kepala BPKAD Toba Ganyang Situmorang, Kadis Kominfo Toba Lalo Hartono Simanjuntak dan pejabat lainnya.
Rangkaian kegiatan berjalan kondusif dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan Covid-19. (J.Tambunan)