MenaraToday.Com - Simalungun :
Soal kebijakan status keramba jaring apung di perairan Danau Toba, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD-SU) dapil Siantar-Simalungun berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kajian yang tuntas soal kebijakan pengosongan keramba jaring apung dari Danau Toba
Kebijakan pengosongan keramba jaring apung di perairan Kawasan Danau Toba diperlukan kajian yang mendalam, karena Keberadaan Keramba Jaring Apung tersebut melibatkan banyak orang dan menyerap ribuan tenaga kerja, baik milik masyarakat maupun perusahaan
"Selain itu, putaran uang dari hasil budidaya perikanan di perairan Kawasan Danau Toba mencapai 3 triliun lebih pertahunnya. Sehingga penting sekali pemerintah melakukan kajian yang tuntas, Kajian yang dimaksud adalah termasuk upaya untuk melakukan semacam proyeksi jika kemudian kebijakan itu betul-betul diambil, Hal itu sangat perlu dilakukan karna menyangkut masa depan mereka yang akan kehilangan mata pencariannya." Ujar Gusmiyadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Komisi B, Sabtu (20/11/2021 )
Politisi Partai Gerindra itu juga mengatakan, sepanjang hal tersebut belum dilakukan maka tentu kebijakan untuk melakukan tindakan pengosongan itu adalah tindakan yang kurang tepat, karena kita tidak bisa bermain-main dengan hidup orang banyak dan nasib ribuan orang yang mungkin bergantung dengan keramba jaring apung.
"Pemerintah juga harus mampu mengelaborasi dan harus juga memberikan opsi kemungkinan kegiatan keramba jaring apung itu pada skala tertentu dijadikan bagian yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata sehingga potensi konflik bisa dikurangi dari sana. Di beberapa tempat saya juga menemukan mereka tidak punya lahan yang bisa dioptimalkan untuk pertanian. Mereka hanya punya potensi air yang ada di Danau Toba sehingga ini bukan persoalan mudah untuk mengalihfungsikan mereka menjadi petani diluar dari pembudidaya ikan. Kita juga menemukan dibeberapa titik di Danau Toba terjadi kegiatan penambangan liar galian C. Kita tentu tidak ingin satu sisi kita berusaha untuk menekan keramba jaring apung yang dilakukan oleh masyarakat karena mereka tidak bisa utuk bertani kemudian kegiatan pariwisata juga belum diintensifkan buat mereka. Maka tentu kita khawatir mereka bisa menjadi penggali tambang liar. Selagi pemerintah belum melakukan kajian yang tuntas termasuk dalam cara untuk pengalihan profesi masyarakat maka kita harus berhati-hati untuk menetapkan kebijakan dan Pemerintah harus memastikan masyarakat pemilik KJA tetap mendapat penghasilan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-harinya," Sebut Politisi Muda Asal Siantar-Simalungun
Sementara itu, T Sinaga salah seorang pemilik Keramba Jaring Apung ketika ditemui MenaraToday.Com di Dusun Bontean, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun mengaku gelisah dengan issu pengosongan Keramba Jaring Apung dari perairan Danau Toba.
Dirinya juga menjelaskan, issu pengosongan Keramba Jaring Apung ( KJA ) dari perairan Kawasan Danau Toba memang sudah lama terdengar, akan tetapi kami masih tetap bertahan demi memenuhi kebutuhan keluarga dan anak sekolah
"Jika keramba jaring apung dari perairan Danau Toba dikosongkan, kami masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari budidaya ikan ini mau makan apa, sementara kalau kami mau bercocok tanam lahan kami juga tidak ada, karena kami tinggal dibawa perbukitan," Ujar T Sinaga
Sinaga juga mengatakan, bahwa pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Danau Toba samapai dengan saat ini, tidak begitu berpengaruh kepada kehidupan mereka dan keluarganya, dikarnakan didaerah tempat tinggal kami tidak bisa dilalui kendaraan baik roda dua apalagi roda empat
"Jadi kalau mau ditertibkan sebaiknya Keramba Jaring Apung yang berdekatan dengan wisata lah dikosongkan dan kami mohon pemerintah berpihak kepada masyarakat yang jauh dari tempat wisata kami hanya bisa mencari nafkah dari budidaya perikanan," Ujar T Sinaga ( K712 )