MenaraToday.Com - Tanjungbalai :
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara meminta kepada Plt Walikota Tanjungbalai agar memanggil dan melakukan evaluasi terhadap jabatan Camat Datuk Bandar yang dinilai tidak becus dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara
"Seperti kita ketahui bahwa Kantor Camat merupakan perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengurus administrasi masyarakat tanpa ada pandang bulu dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Beda halnya yang terjadi dengan Kantor Camat Datuk Bandar yang terkesan memilih-milih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contoh ada dua warga yang mendatangi Kantor Camat sekira pukul 14.00 Wib untuk mengurus Surat Kematian Orang Tuanya beberapa hari yang lalu. Namun surat tersebut tidak kunjung selesai dengan dalih Camat sedang berada di lapangan. Sedangkan surat sudah masuk 1 hari yang lalu. Masa sekedar meminta tandatangan Camat saja seperti di persulit dan setelah terjadi keributan antara pegawai Kecamatan dengan warga yang ingin mengurus Surat Kematian orang tuanya baru pihak Kecamatan menyelesaikannya" ujar Ketua Gempa SU, F. Nasution.
Nasution menambahkan saat ditanyakan Surat Kematiannya sudah ditandatangani Camat apa belum, salah seorang pegawai Kecamatan Datuk Bandar dengan lantang menjawab seakan-akan tidak tertib administrasi dan keluar meninggalkan masyarakat yang mengurus surat kematian begitu saja, padahal waktu menunjukkan masih jam kantor.
"Sebagai masyarakat dan ketua Gempa Su saya merasa kecewa dengan pelayanan di Kantor Camat Datuk Bandar yang kita nilai tidak menjalankan tugas sesuai SOP. Atas dasar tersebut, saya meminta kepada Plt. Walikota Tanjungbalai untuk memanggil Camat Datuk Bandar beserta pegawai dan TKS nya agar mereka dapat memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat. Kami juga menemukan beberapa kejanggalan di lingkup Kecamatan Datuk Bandar yakni banyak pegawai yang tidak ditempat saat kerja, terdapat beberapa bentuk bangunan Kantor yang sudah tidak layak yang jadi pertanyaan kemana anggarannya selama ini, terdapat susunan struktur organisasi kantor yang masih terpajang sejak tahun 2018, dimanakah anggaran untuk membuat struktur kantor yang baru setiap tahunnya sehingga kami menilai terdapat KKN di lingkungan Camat Datuk Bandar. Ujarnya sembari meminta agar Plt. Walikota Tanjungbalai mengevaluasi seluruh kinerja Camat Datuk Bandar dan jajarannya jika perlu seluruhnya diganti agar pelayanan di Kantor Camat berjalan sesuai dengan SOP. Apabila ini tidak ditindak tegas berarti sama saja membantu pelayanan untuk Kota Tanjung Balai semakin bobrok khusunya di Kecamatan Datuk Bandar.(Tama).