Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam perkumpulan Aliansi Mahasiswa Pemuda Pejuang Rakyat (Ampera) Tapanuli Bagian Selatan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Kamis (16/6).
Berdasarkan pantauan Menaratoday.com unjuk rasa tersebut merupakan aksi lanjutan unjuk rasa yang dilaksanakan di depan Mako Polres Tapanuli Selatan pada 2 Juni lalu.
Terpantau, massa Ampera membawa spanduk bertuliskan "Copot Kepala ULP Padang Lawas Utara".
Salah satu orator Ampera, Fery Sandria Siregar, dalam orasinya menyebutkan Aksi unjuk rasa tersebut merupakan lanjutan aksi yang pertama yakni menyikapi dugaan penyalahgunaan kewenangan dan/atau dugaan nepotisme pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
"Aksi unjuk rasa kami ini merupakan lanjutan aksi dua pekan lalu, di depan mapolres Tapanuli Selatan. Kami hari ini menyampaikan pendapat kami kepada Bupati Padang Lawas Utara terkait dugaan persekongkolan jahat atau nepotisme yang dilakukan oleh Kepala ULP Padang Lawas Utara dalam proses lelang proyek dana PEN tahun anggaran 2022". Teriak Fery menggunakan megaphone.
Ketua Ampera, Sarif M. Musannif Nasution, dalam tuntutannya menyebutkan bahwa Bupati Padang Lawas Utara harus tegas bersikap dalam menanggapi dugaan kecurangan lelang proyek tersebut jika memang Bupati tidak ada keterlibatan dalam dugaan pemufakatan jahat tersebut.
"Bupati Padang Lawas Utara harus tegas, evaluasi segara tindakan penambahan syarat lelang proyek tersebut, kami menilai penambahan Jarak AMP (Asphalt Mixing Plant; red) minimal 100 kilometer dari lokasi pekerjaan tersebut tidak memiliki dasar hukum final, Bupati Padang Lawas Utara harus berani bersikap jika memang tidak terlibat dalam dugaan nepotisme tersebut". Ujar Sarif kepada awak media.
Sarif menilai penambahan syarat jarak AMP minimal 100 KM dari lokasi pekerjaan tersebut merupakan modus nepotisme yang dilakukan kepala ULP dan Panitia Pemilihan untuk menguntungkan salah satu pihak, yakni pengusaha AMP.
"Dasar hukum final dan spesifik penambahan syarat jarak minimal AMP tersebut tidak ada, tidak pernah ada, kami menduga kuat hal itu hanya akal-akalan ULP dan Panitia untuk memuluskan salah satu rekanan saja. Jangan main-main dengan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional; red) itu, dana PEN itu dari APBN, keringat rakyat." Teriak Sarif saat aksi.
Setelah melakukan orasi hampir satu jam, Ampera ditemui oleh Asisten III Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Maralobi Siregar, dikatakan bahwa tuntutan Ampera untuk bertemu langsung dengan Bupati Padang Lawas Utara belum bisa terpenuhi dikarenakan Bupati sedang ada agenda di luar Sekretariat Pemerintah Daerah.
"Kebetulan Bapak Bupati dan Sekda sedang ada agenda di luar, saya berjanji akan menindaklanjuti dan menyampaikan tuntutan ini kepada beliau." Ujar Maralobi Siregar.
Sebelum membubarkan diri setelah berdialog dengan Asisten III, Ketua Ampera menyatakan akan terus melakukan upaya-upaya agar tuntutan mereka terwujudkan, diantaranya akan menyampaikan laporan resmi kepada penegak hukum di tingkat provinsi dan juga akan terus melakukan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
"Akan terus kita kawal, kedepan kita berencana akan ke penegak hukum tingkat provinsi untuk menyampaikan laporan resmi, serta kegiatan unjuk rasa seperti ini akan terus kita gelorakan demi terwujudnya good and clean govenrment di tapanuli bagian selatan ini." Tutup Sarif. (B08)