MenaraToday.Com - Blitar :
Terkait viral nya penolakan acara wisuda yang diselenggarakan pihak sekolah mulai dari TK hingga SMA mendapatkan respon dari Bupati Blitar yang disampaikan oleh Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso.
Kepada awak media, Jumat (16/6/2023), Rahmat Santoso mendesak pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut.
"Kita telah mengetahui adanya penolakan acara wisuda kelulusan pelajar tingkat TK hingga SMA di Media Sosial dan kegiatan tersebut banyak dikeluhkan oleh orang tua/wali murid di Kabupaten Blitar dan alasan penolakan acara wisuda tersebut menurut kami masuk akal yakni masalah finansial yang akan di keluarkan orang tua/wali murid untuk kegiatan tersebut. Padahal setelah lulus TK hingga SMA dibutuhkan biaya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Selain itu kondisi keuangan setiap keluarga juga perlu diperhatikan, apalagi kalau sekeluarga lebih dari 1 orang yang lulus sekolah misal lulus TK dan lulus SD kemudian harus ikut acara wisuda. Tentu memberatkan keluarga tersebut, apalagi kalau digelar secara mewah di hotel," Ujar pria yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini.
Rahmat Santoso juga menyebutkan bahwa selama ini acara wisuda, lazimnya untuk kelulusan perguruan tinggi. Tapi kenapa sekarang justru ngetren,dilakukan sekolah mulai TK sampai SMA. Bahkan arahnya dijadikan ajang adu gengsi sekolah, dengan menggelar wisuda besar-besaran.
"Oleh karena itu saya minta Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi acara tersebut, bukan hanya sekolah negeri tapi juga swasta," ungkap politisi Partai PAN ini.
Ditambahkan Rahmat seharusnya kelulusan sekolah tingkat TK sampai SMA, cukup dengan perpisahan sederhana tapi bermakna.
"Dengan pembekalan untuk persiapan pendidikan selanjutnya, ucapan terima kasih untuk gurunya atau kegiatan lain yang bermanfaat," imbuhnya.
Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Adi Andaka ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan kalau acara wisuda ini sebenarnya bentuk apresiasi keberhasilan anak didik atas kelulusannya.
"Itu pun kebanyakan sekolah swasta, kalau sekolah negeri tidak semua dan hanya sederhana di sekolah," kata Adi.
Terkait desakan Wabup Blitar untuk mengevaluasi acara wisuda TK sampai SMA, Adi mengaku akan memberikan saran dan masukan ke sekolah-sekolah melalui pengawas yang ada di tiap kecamatan.
"Nanti akan kita berikan masukan, agar tidak menggelar wisuda besar-besaran dan mewah," terangnya.
Tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta akan dikoordinasikan juga dengan pihak Depag untuk sekolah dibawahnya.
"Intinya jangan mengutamakan cashing (kemasan acara wisudanya), tapi isi acara dan jangan sampai memberatkan orang tua," Ujarnnya.
Seperti diketahui penolakan acara wisuda untuk kelulusan TK - SMA ramai viral di berbagai medsos, mulai facebook, instagram hingga group whatsapp. Umunya para orang tua atau wali murid, mempertanyakan besarnya biaya dan manfaat acara tersebut. (Nanik S).