MenaraToday.Com - Simalungun :
Pimpinan Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengusut dugaan korupsi & gratifikasi yang terjadi di Kabupaten Simalungun mulai 2021 sampai dengan 2023
Desakan itu disampaikan Ketua Umum Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara, M Ritonga bersama sejumlah mahasiswa saat melakukan aksi di halaman Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Ketua Umum Forum Mahasiswa Peduli Bangsa Sumatera Utara dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit dan investigasi terhadap sejumlah proyek yang ada di Kabupaten Simalungun
Kedua mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melakukan evaluasi kinerja tim kordinasi supervisi dan pencegahan provinsi Sumatera Utara, Meminta KPK membubarkan advokasi daerah karena dinilai tidak berfungsi dan terindikasi sebagai pembela sejumlah kepala daerah
Selain itu, Forum mahasiswa peduli bangsa Sumatera Utara juga mendesak Direktur penyidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera mengevaluasi dan memeriksa ulang laporan pertanggungjawaban pengunaan anggaran Kabupaten Simalungun mulai tahun 2021, 2022 dan 2023 beserta memeriksa dokumen kontrak.
Kemudian, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar berkoordinasi dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Republik Indonesia untuk mengusut dugaan dana pencucian uang yang diduga dilakukan Bupati Simalungun
Selain mengusut dugaan dana pencucian uang, Komisi Pemberantasan Korupsi juga didesak untuk memeriksa rekening serta menganalisis transaksi keuangan seluruh orang terdekat Bupati Simalungun termasuk Chrismes Haloho beserta jajaran OPD Simalungun.
Tak hanya itu saja, Ritonga juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut aliran dana properti milik Bupati Simalungun yang saat ini dikuasakan kepada putrinya dan orang terdekatnya bernama Chrismes Haloho
Disamping itu, Ketua umum forum mahasiswa peduli bangsa Sumatera Utara dalam orasinya juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan menelusuri aset tidak bergerak atau tanah bangunan milik Bupati Simalungun karna sebagian hartanya tidak dilaporkan dalam harta kekayaannya.
Terakhir, Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar menyita rekening pemkab Simalungun, kemudian dianalisisa transaksi keuangannya,”ujar M Ritonga dalam orasinya dengan menggunakan pengeras suara
Dalam rekaman video yang beredar, Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara dalam menyampaikan sejumlah tuntutannya di halaman Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi
juga membawa spanduk bertuliskan Tangkap Radiapoh Hasiholan Sinaga
Sebelumnya, Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) juga sudah melakukan aksi di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan membawa dan membentangkan spanduk bertuliskan Tangkap Radiapoh Hasiholan Sinaga. (S7G)