MenaraToday.Com - Simalungun :
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Simalungun mendorong pemerintah pusat menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera - Aceh sebagai bencana nasional.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi, Junita Veronika Munthe, menyikapi luasnya dampak bencana yang terjadi dalam dua pekan terakhir.
"Penetapan status bencana nasional penting dilakukan mengingat tingginya jumlah korban jiwa, kerusakan infrastruktur vital, serta lumpuhnya aktivitas sosial-ekonomi warga di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara," ujarnya Jumat (5/12/2025) malam.
Menurutnya, pemerintah daerah kini kewalahan menghadapi dampak kerusakan yang terjadi, sehingga diperlukan intervensi penuh dari pemerintah pusat agar penanganan lebih cepat, terpadu, dan tepat sasaran.
"Banjir besar dan longsor yang terjadi bukan hanya merendam permukiman penduduk, tetapi juga merusak jalan penghubung antar wilayah, fasilitas publik, lahan pertanian, hingga mengganggu distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan," ucapnya.
Kondisi itu, kata Junita, semakin memperkuat alasan untuk segera menetapkannya sebagai bencana nasional. Ia juga meminta pemerintah pusat memperkuat koordinasi antar-lembaga, mulai dari BNPB, TNI-Polri, kementerian teknis, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar proses evakuasi dan rehabilitasi berjalan lebih efektif.
Junita menekankan perlunya prioritas perlindungan terhadap warga terdampak yang hingga kini masih mengungsi.
"Ini bukan lagi persoalan lokal, tetapi masalah kemanusiaan yang harus segera ditangani secara nasional," ujarnya
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Simalungun, H. Mariono, turut menguatkan sikap tersebut. Menurutnya, penetapan bencana nasional bukan hanya soal status administratif, tetapi bentuk keberpihakan negara terhadap keselamatan rakyat.
H. Mariono menekankan bahwa percepatan mobilisasi bantuan, penanganan medis, logistik, hingga pengerahan alat berat akan lebih optimal bila bencana ini dinaikkan ke level nasional.
Ia menyebut banyak daerah terdampak masih terisolasi dan membutuhkan intervensi cepat dari pemerintah pusat dan lembaga penanggulangan bencana.
"Kami melihat kondisi di Sumatera semakin mengkhawatirkan. Negara harus hadir secara maksimal. Penetapan bencana nasional akan mempercepat semua proses pertolongan," ujar H. Mariono DPRD Simalungun. (Hadi)