MenaraToday.Com - Serang :
Asap tipis dari dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya menjadi simbol harapan, tentang anak-anak yang mendapatkan asupan layak, tentang masa depan yang lebih sehat. Namun di sejumlah titik di Provinsi Banten, harapan itu sempat tercoreng oleh temuan pelanggaran yang tak bisa dianggap sepele.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, sebanyak 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Banten Raya harus disuspensi. Delapan di antaranya berada di Kabupaten Lebak, tujuh di Kabupaten Pandeglang, dan sisanya tersebar di sejumlah daerah lain.
Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada dapur-dapur yang belum siap, sistem yang belum matang, dan pengawasan yang masih harus diperkuat.
Dalam sebuah rapat koordinasi di Hotel Aston, Serang. Rabu (22/4/2026), Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Dadang Hendrayudha, menyampaikan pesan tegas. Program ini, kata dia, tidak bisa berjalan setengah hati.
“Pengawasan harus dilakukan bersama. Dari pusat hingga daerah, semua punya tanggung jawab,” ujarnya.
Bagi BGN, dapur MBG bukan sekadar tempat memasak. Ia adalah titik awal rantai panjang yang menentukan kualitas gizi anak-anak. Karena itu, pengawasan tidak cukup berhenti di dokumen atau laporan administratif. Ia harus hadir di setiap proses, dari bahan baku, cara memasak, hingga makanan itu tiba di tangan penerima.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak ringan.
Direktur Wilayah II BGN RI, Albertus Dony Dewantoro, mengungkapkan sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan hal mendasar: sanitasi dan kualitas makanan. Ada dapur yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ada menu yang tidak layak konsumsi, bahkan ditemukan makanan basi dan porsi yang tidak sesuai.
Masalah-masalah itu menggambarkan satu hal, standar belum sepenuhnya dipahami, apalagi dijalankan.
BGN pun mengambil langkah tegas. Dapur-dapur yang bermasalah langsung dihentikan sementara operasionalnya. Para pengelola diberi waktu satu minggu untuk berbenah. Jika pelanggaran terulang, penutupan permanen menjadi konsekuensi.
Di saat yang sama, pendekatan baru mulai didorong. BGN mengajak pemerintah daerah memanfaatkan teknologi, membangun platform digital yang memungkinkan pemantauan secara real-time. Dengan sistem ini, kepala daerah bisa “masuk” ke dapur-dapur MBG hanya lewat layar ponsel: melihat jumlah penerima, memantau menu harian, hingga memastikan operasional berjalan sesuai standar.
Langkah ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Meski pelanggaran masih ditemukan, ada secercah kabar baik. Tren pelanggaran mulai menurun. Artinya, perbaikan mulai berjalan, meski belum merata.
Namun bagi BGN, pekerjaan belum selesai. Justru di dapur-dapur baru, pengawasan harus lebih ketat. Sebab di sanalah potensi kesalahan paling besar kerap muncul.
Pada akhirnya, program MBG bukan sekadar tentang membagikan makanan. Ia adalah tentang memastikan setiap anak mendapatkan gizi yang layak, aman, dan berkualitas. Di situlah taruhannya, bukan hanya hari ini, tetapi masa depan generasi berikutnya. (ILA)