Waktu terus berlari, tetapi harapan 314 kepala keluarga penerima manfaat Hunian Tetap (Huntap) masih dibayangi tanda tanya besar.Target Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk menuntaskan pembangunan tahap awal pada akhir 2026 kini tinggal menghitung bulan. Namun, ketika waktu efektif tersisa sekitar tiga bulan, persoalan kesiapan lahan masih menjadi perhatian serius.
Di sinilah ketegasan Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe benar-benar diuji.Sebab Huntap bukan lagi sekadar rencana, bukan sekadar seremoni peletakan batu pertama, dan bukan pula sekadar rapat koordinasi. Masyarakat membutuhkan rumah yang berdiri, bukan sekadar janji yang terus diperbarui.
Pemko sebelumnya telah menetapkan target pembangunan tahap awal sebanyak 200 unit hingga akhir Desember 2026. Peletakan batu pertama 100 unit bahkan telah dilakukan pada Juli lalu.Namun pertanyaan masyarakat kini semakin sederhana: sejauh mana progres fisiknya?
Sebab jika tahapan pematangan lahan saja belum benar-benar siap untuk menopang pembangunan secara penuh, bagaimana target penyelesaian dalam waktu yang tersisa dapat dikejar?
Seorang warga penerima manfaat mengatakan, masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian.
“Kami sudah melewati masa sulit. Sekarang yang kami butuhkan bukan lagi janji, tetapi kepastian. Kalau memang tahun ini harus selesai, tolong benar-benar dikerjakan. Waktu sudah semakin sedikit,” ujarnya.
Warga lainnya meminta Wali Kota tidak membiarkan persoalan teknis dan birokrasi berlarut-larut.
“Kami berharap Pak Wali Kota turun langsung memastikan semuanya bergerak. Kalau ada kendala, jangan dibiarkan berlarut. Kami hanya ingin tahu kapan rumah itu benar-benar bisa kami tempati,” katanya.
Pernyataan warga tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan Huntap bukan semata persoalan pembangunan fisik. Ini menyangkut kepastian hidup keluarga yang masih menunggu tempat tinggal permanen.
Terlebih setelah proses verifikasi dan pengundian nomor rumah penerima manfaat dilakukan, ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Mereka tentu berharap tahapan tersebut segera diikuti progres pembangunan yang terukur.
Siapa yang bertanggung jawab mengejar ketertinggalan? Kapan lahan benar-benar siap? Berapa unit yang mampu diselesaikan hingga akhir 2026? Dan apakah target yang telah diumumkan pemerintah benar-benar memiliki peta jalan yang realistis?
Tiga bulan bukan waktu yang panjang untuk mengejar pekerjaan besar.
Setiap hari yang berlalu tanpa progres berarti semakin sedikit waktu yang tersisa untuk mengejar target.
Bagi pemerintah mungkin ini soal target pembangunan. Bagi 314 KK, ini soal rumah, kepastian dan masa depan.
Karena itu, masyarakat kini tidak lagi ingin hanya mendengar bahwa Huntap sedang diproses.Mereka ingin melihat pembangunan bergerak.
Dan pada akhirnya, pertanyaan paling keras yang kini mengemuka:
Apakah mimpi 314 keluarga untuk memiliki hunian tetap akan benar-benar menjadi kenyataan pada 2026, atau kembali berhadapan dengan waktu yang habis sebelum rumah-rumah itu berdiri. (Ucok Siregar)