MenaraToday.Com - Serang :
Aliansi Pamungkas Banten menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Serang, Senin (16/11/2026)
Dalam aksi tersebut masaa aksi menuntut kejelasan penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta menuntut agar dapat menuntaskan dugaan praktek Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan BOK Kota Serang.
Dalam orasinya massa Aliansi Pamungkas Banten menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian pertemuan dan audiensi yang telah dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2026
"Perwakilan audiensi telah menemui Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Banten dan Kepala Pertanahan Kota Serang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait tertahannya penyelesaian sisa pekerjaan PTSL sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Meskipun pihak BPN telah memberikan komitmen untuk penyelesaian pada rentang bulan Mei hingga Agustus 2026 hingga memasuki November 2026, ratusan bidang tanah di berbagai wilayah, khususnya di Desa Mongpok, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, belum memperoleh kepastian penyelesaian. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat pemohon sertifikat tanah". Jelas koordinator aksi Babay Muhedi.
Lebih lanjut Babay menambahkan selain masalah residu PTSL yang belum tuntas, aliansi juga menyoroti adanya laporan masyarakat mengenai dugaan praktek pungli di lingkungan BPN Kota Serang, termasuk dugaan pengumpulan uang yang di klaim sebagai biaya pengurusan notaris/PPAT dan biaya operasional kantor.
"Kami kesini bukan mencari sensasi namun kami kemari untuk menjaga hak masyarakat yang selama ini masih tertahan, kepastian hukum atas tanahnya sendiri. Dan sampai hari ini ratusan bidang tanah warga belum juga terselesaikan, sementara komitmen yang diberikan belum terwujud secara nyata. Jadi jangan sampai masyarakat terus menjadi korban ketidakpastian pelayanan. Sebab persoalan ini bukan sekedar soal selembar sertifikat, tetapi menyangkut hak dasar, kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap instansi negara. Kami tidak membutuhkan janji berulang, melainkan bukti penyelesaian yang nyata" tegasnya.
Dalam release resmi Aliansi Pamungkas Banten, terdapat empat persoalan utama yang mendesak penanganan serius yakni dugaan pungli di lingkungan BPN Kota Serang, Residu PTSL Tahun 2018 sampai 2020 yang belum tuntas dan terealisasi, lambannya pelayanan administrasi dan ketidakpastian Status Hak Tanah dan belum terdata nya ratusan bidang tanah di Desa Mongpok Cikeusal.
"Disini kami menyampaikan sembilan tuntutan utama yakni mendesak Kejaksaan Negeri Serang untuk mengusut tuntas dugaan praktek pungli di lingkungan BPN Kota Serang berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Menelusuri seluruh aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktek pengumpulan uang di lingkungan pertanahan maupun notaris/PPAT, Meminta pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pejabat maupun pihak lain yang masih aktif bekerja, apabila ditemukan bukti yang cukup. Mendesak penyelesaian seluruh residu PTSL tahun 2018, 2019, dan 2020 di BPN Kota Serang dengan disertai data progres, kepastian prosedur, dan target waktu penyelesaian.Memberikan kepastian pelayanan perubahan status HGB menjadi SHM, penghapusan BPHTB dan PPh bagi pemohon yang memenuhi ketentuan. Memberikan penjelasan tertulis disertai dasar hukum yang jelas apabila terjadi penolakan atau pengembalian berkas sertifikat kepada masyarakat. Segera melakukan verifikasi dan menyelesaikan dugaan ratusan bidang tanah PTSL di Desa Mongpok, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan pertanahan di BPN Kota Serang dan Kabupaten Serang dan Mendesak Direktur Jenderal terkait di Kementerian ATR/BPN mengevaluasi kinerja Kepala Kantor Wilayah Provinsi Banten serta Kepala Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten Serang" paparnya. (Agus)
