MenaraToday.Com - Labura :
Pengerjaan pengerasan badan jalan di LK VIII Tanah Tinggi Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten labuhanbatu Utara menuai sorotan publik dan Lurah Gunting Saga berinisial M,JAS memilih bungkam saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pasalnya kualitas pekerjaan dan material yang digunakan patut dipertanyakan Diduga terkesan dikerjakan asal - asalan serta mengurangi volume Rabu (10/11/2026)
Dengan adanya hal seperti ini dari anggaran DAU kabupaten labura tahun 2026 menjadi perhatian serius setelah ditemukan dugaan adanya mar up dan indikasi korupsi yang melibatkan oknum pejabat di jajaran Kelurahan Gunting Saga dan ini diperkuat dokumentasi dilapangan dengan melihat kondisi fisik jalan
' Pembangunan pengerasan badan jalan yang telah dibiayai oleh DAU 2026 yang berlokasi di LK VIII Tanah Tinggi Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan ini ditemukan diduga tidak ada pengawasan yang jelas, hal ini memunculkan indikasi diduga adanya permainan dari oknum pejabat kelurahan terkait pelaksanaan pekerjaan pengerasan badan jalan di lingkungan VIII Tanah Tinggi dan dengan panjang 414 meter lebar 3 meter dan tinggi 20 meter diduga memenuhi syarat serta menambah daftar ketidakberesan pengerjaan tersebut fakta di lapangan dengan tinggi 20 m tidak sesuai , diduga kuat tidak sesuai dengan RAB saat tim awak media meninjau kelokasi proyek
Warga Setungir yang saat itu melintas setiap hari mau belanja ke kota aek kanopan yang namanya minta di privasi, saat dimintai keterangan terkait pembangunan pengerasan badan jalan dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap jalan kampung yang seharusnya untuk masyarakat menjadi sumber kekecewaan, yang lebih parahnya lagi diduga pembangunan pengerasan badan jalan tidak sesuai dengan RAB dengan gambar yang dibuat anggaran Rp. 119,883,205 seratus juta dengan sangat fantastis oleh oknum pejabat kelurahan dan pelaksanaan Pokmas untuk mendapatkan keuntungan pribadi
Hingga berita ini terbit upaya konfirmasi kepada Lurah Gunting Saga, M,Januar Ahadi Siagian SH dan Pokmas tidak membuahkan hasil pesan dan klarifikasi yang dikirimkan awak media sehingga menimbulkan kesan kuat adanya penghindaran dari pertanggungjawaban publik
Masyarakat berharap dan mendesak Inspektorat Labura serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam , dan warga menuntut agar dilakukan audit dilapangan (Ngatimin)