MenaraToday.Com - Tulangbawang Barat
Pihak SMK Negeri 1 Way Kenanga diduga jadikan fasilitas sekolah sebagai ajang bisnis pakaian seragam terhadap siswa/i nya dan pihak sekolah selaku mengunci rapat gerbang sekolah seakan enggan menerima kunjungan wartawan
Selain itu pihak sekolah juga terkesan alergi dengan wartawan sehingga muncullah dugaan bahwa banyak misteri dan permasalahan di sekolah tersebut
Diduga terdapat berbagai kasus baik itu kasus korupsi tentang penerapan dan penggunaan berbagai bantuan pemerintah seperti Dana BOS baik itu Dans BOS reguler yang bersumber dari dana APBN maupun Dana BOS Daerah Provinsi Lampung dan Dsna Bos Afirmasi serta Dana Bos Kinerja.
Apalagi sekolah tersebut saat ini sedang mendapatkan bantuan fisik yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa bangunan fisik Revitalisasi baik berupa RKB (Ruang Kelas Baru) atau pun rehab ringan, rehab sedang dan rehab berat.
Terkuaknya kasus ini berawal saat wartawan media ini menerima laporan dari beberapa Nara sumber siswa/i sekolahan setempat dan wali murid yang enggan di publikasikan identitasnya
" Kami beli pakaian seragam nya di sekolah, beli tiga setel dengan harga Rp. 770 000 yang bayarnya dengan guru sekolahan kami pak, "ujar Nara sumber
Seragamnya jenis baju batik, baju praktik dan baju olahraga, tapi baju batiknya belum selesai pak, katanya sebentar lagi selesai, " Sambung nya.
Di sambangi wartawan pihak SMK Negeri 1 Way Kenanga Kabupaten Tulang bawang barat kamis (5/11/2026) kemarin mirisnya di depan gerbang sekolah tersebut kedua wartawan di sambut oleh dua guru muda di depan gerbang pagar sekolah dalam keadaan terkunci rapat dan sambil melontarkan beberapa pertanyaan terhadap wartawan.
" Bapak dari mana, mau nemuin siapa Kepala Sekolah ngak ada pak mungkin ada acara di luar sekolah, begitu juga Wakil Kepala kesiswaan atau Humas ngak ada pak hari ini lain kali saja ya bapak kesini lagi, ' pungkas salah satu guru
Di lain hari di datangi wartawan ini kembali sekolah tersebut Senin (9/11/2026) berulang kali wartawan menjerit lembut mengucap kan salam seorang muslim "Assalamualaikum " di depan gerbang sekolah ironisnya yang terjadi, kembali pintu gerbang pagar sekolah di kunci dan tertutup rapat meskipun pihak sekolah ada yang mendengar ucapan salam kedua wartawan namun panggilan tersebut di abaikan saja.
Di hari yang sama Senin (9/11/2026) di hubungi wartawan via WhatsApp Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Thomas Amirico seusai wartawan kunjungi sekolah tersebut terkait dengan adanya dugaan pihak sekolah menjual bebas pakaian seragam terhadap siswa/i dan terkait dengan adanya pihak sekolah yang sangat sulit sekali di temui wartawan, yang kesohor sekolah alergi wartawan, lalu Thomas pun mengarah kan wartawan untuk kembali mengkomunikasikan hal serupa terhadap pihak sekolah atau Kepala cabang dinas (Kacabdin) wilayah setempat Kabupaten Tulangbawang Barat, sayang nya no WhatsApp milik Adhe Kacabdin dalam keadaan tidak aktip atau tidak online
Sementara di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 (Pasal 198a): Secara tegas melarang komite sekolah atau dewan pendidikan menjual seragam atau bahan seragam sekolah.
Di situ juga ada peraturan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022: Mengatur bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua/wali murid, serta melarang sekolah untuk menjual seragam..
Di lengkapi dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung Nomor 800/9.5/V/01/2026: Melarang seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di Provinsi Lampung untuk mengarahkan, mengondisikan, atau mewajibkan orang tua/siswa membeli atau menjahit seragam di tempat tertentu, termasuk melalui koperasi sekolah atau komite sekolah.
Poin pentingnya Kebebasan Orang Tua: Orang tua dan siswa berhak membeli pakaian seragam secara bebas di luar sekolah (di pasar, toko, atau penjahit pilihan sendiri) selama warna dan modelnya sesuai dengan ketentuan sekolah.
Ada apa dengan pihak sekolah yang satu ini yang kesannya merasa kebal hukum sehingga dirinya terlalu berani mengabaikan berbagai macam peraturan pemerintah??
Dengan adanya polemik ini publik meminta terhadap pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun tangan mengevaluasi dan memeriksa pihak sekolah tersebut. Karna sekecil kasus pakaian seragam saja dikorupsi apalagi kasus nilai besar. (Hel)