MenaraToday.Com - Serang :
Proyek peningkatan dan rekonstruksi jalan Andiwung–Ranjeng yang menelan anggaran Rp365.150.000 bersumber APBD Kota Serang TA.2026 justru memunculkan keluhan warga. Proyek yang dilaksanakan oleh CV. Estetika Sadaya di bawah pengawasan CV. Cakra Putra Tunggal diduga telah merusak akses jalan utama menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang
Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, Rabu (11/11/2026), kondisi akses jalan menuju TPU terlihat rusak . Sebagian permukaan paving retak, berlubang, dan tertumpuk, material galian saluran air yang tidak tertata. Warga yang hendak melayat harus berhati-hati melewati jalan yang sempit dan rusak tersebut.
Mandor Jhonson saat dikonfirmasi wartawan saat di lokasi, mengakui aktivitas pengerukan saluran air tersebut.
"Saya disuruh Pak Lurah Teritih untuk membersihkan saluran air agar tidak terjadi genangan dan banjir di wilayah Kepuren Resident. Ke Pak Lurah saja, Pak. Saya pun sudah berkoordinasi ke beliau."
Sementara itu, Lurah Kelurahan Kepuren, Edi, membenarkan normalisasi saluran air dilakukan atas permintaan warga, khususnya RT 19:
"Normalisasi saluran air itu atas permintaan warga. Segala macam kerusakan akan diperbaiki oleh warga sekitar," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka
Pernyataan ini justru memicu kemarahan warga. Bagaimana mungkin aset yang rusak akibat aktivitas proyek yang dibiayai dana negara disuruh diperbaiki oleh masyarakat sendiri.
Menyikapi hal tersebut Ketua BANN Kabupaten Serang, Pipin Wahyudin menjelaskan bahwa sesuai UU Desa dan UU Perbendaharaan Negara, aset desa yang rusak akibat aktivitas proyek wajib diganti dan diperbaiki oleh pihak yang melaksanakannya. Ini bukan beban warga, apalagi proyeknya menggunakan uang pajak rakyat. Prinsipnya: merusak = memperbaiki, itu hukum yang berlaku di mana saja
Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM Pembaharuan Banten, Rahmat Sutdeja yang menjelaskan bahwa aset desa yang dibangun dengan dana negara, lalu rusak karena proyek yang juga dana negara, malah warga yang disuruh memperbaiki? Di UU Jasa Konstruksi jelas: tanggung jawab ada di pundak pelaksana proyek dan pihak yang memberi tugas. Jika pengawasan lemah sehingga kerusakan terjadi, konsultan pengawas dan DPU Kota Serang juga turut bertanggung jawab
Terpisah salah seorang warga setempat mengaku sangat menyayangkan keteledoran pelaksana proyek. DPU Kota Serang yang seharusnya menjamin kualitas dan keamanan pelaksanaan proyek terlihat jeblok dalam pengawasan. Bagaimana mungkin pengerukan saluran dilakukan tanpa memikirkan dampak ke jalan akses publik? Ini bukti minimnya koordinasi antar instansi dan pengawasan yang sekadar formalitas.
Dalam hal ini kami sebagai warga meminta agar pihak pelaksana proyek yakni CV. Estetika Sadaya wajib segera memperbaiki akses jalan ke TPU yang rusak, dengan standar kualitas minimal sama atau lebih baik dari kondisi semula, meminta Konsultan Pengawas CV. Cakra Putra Tunggal untuk menjelaskan mengapa aktivitas di luar lingkup kontrak proyek terjadi tanpa pengendalian. Meminta DPU Kota Serang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan proyek ini dan memastikan tidak ada kerusakan fasilitas publik yang dibiarkan begitu saja. Kemudian meminta Lurah Teritih dan Kepala Desa Ranjeng berkoordinasi, bukan saling lempar tanggung jawab atas fasilitas umum yang menjadi kebutuhan warga sehari-hari" jelasnya (Agus)