MenaraToday.Com - Serang :
Proyek Preservasi Ruas Jalan Kalodran–Jengkol senilai Rp. 14.849.205.000,- bersumber APBN Tahun Anggaran 2026 yang dikerjakan PT Anbila Jaya Konstruksi dalam waktu hanya 63 hari kalender atau sekitar 2 bulan, kini mengundang sorotan. Warga dan LSM pemantau menilai kualitas pekerjaan belum memenuhi standar, sementara pihak pelaksana sulit ditemui saat dimintai keterangan.
Berdasarkan pantauan di lokasi proyek, terlihat agregat batu yang disebar belum memenuhi syarat teknis dimana bercampur tanah dan lumpur, agregat harus bersih dari bahan organik dan tumbuhan, Gradasi tidak terkontrol, ukuran butiran tidak seragam, ada yang terlalu halus dan terlalu besar bercampur jadi satu, belum terlihat proses pemerataan dan pemadatan yang layak, Sisa sampah dan kemasan plastik berserakan di area pekerjaan
Seorang warga yang enggan disebut namanya mengatakan, proyek ini terasa terburu-buru seolah dikejar waktu menjelang akhir tahun anggaran. "Anggaran besar, waktu sangat singkat. Kami khawatir hasilnya juga terburu-buru dan tidak awet," ujarnya.
Saat wartawan berusaha mengonfirmasi ke pihak pelaksana, kru maupun pimpinan PT Anbila Jaya Konstruksi tidak ditemukan di lokasi. Warga sekitar juga mengaku jarang melihat petugas pengawas rutin hadir.
Temuan lain yang mengkhawatirkan, muncul oknum yang mengaku bagian dari kelompok "kontrol sosial" yang justru terkesan membela dan membenarkan kondisi pekerjaan apa adanya. Hal ini memicu dugaan adanya upaya penutupan temuan ketidaksesuaian di lapangan.
Menurut ketua LSM Penjara pembaharuan DPD Banten Dasar Hukum yang Berlaku yakni UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 32 ayat (1): Penyedia jasa konstruksi wajib melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan yang disepakati dalam kontrak, Pasal 3 ayat (1): Pekerjaan konstruksi harus memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Penggunaan material tidak sesuai spesifikasi = pelanggaran kontrak dan dapat berindikasi kerugian keuangan negara. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 13 ayat (2): Anggaran negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Penggunaan dana negara untuk material yang tidak memenuhi standar = pelanggaran prinsip keuangan negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
Pasal 9 ayat (3): Pengelolaan keuangan negara harus menghindari pemborosan dan ketidakefisienan. Jika terbukti dana dibayarkan untuk pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi, maka terjadi kerugian keuangan negara yang wajib dikembalikan.
Spesifikasi Umum Ditjen Bina Marga Edisi Terbaru, Bagian Agregat harus bersih dari tanah/lumpur, ter gradasi sesuai ukuran yang ditentukan, dan memenuhi syarat uji laboratorium sebelum dipasang. Agregat bercampur tanah dilarang digunakan dalam lapisan perkerasan jalan.
Aturan APBN, Perbedaan APBN Kota/Kabupaten. Penting dipahami: Proyek ini bersumber dari APBN Pusat (Ditjen Bina Marga PUPR), BUKAN APBD Kota/Kabupaten. Kendati berada di wilayah Kota Serang, tanggung jawab teknis dan pengawasan berada di tingkat pusat melalui Satker PJN Wilayah II Banten. Namun demikian:
Pemerintah Kota/Kabupaten tetap berhak mengawasi pembangunan di wilayahnya sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk proyek yang berada di wilayah kerjanya, sesuai UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD
Warga dan masyarakat sipil mempertanyakan sikap Pemkot Serang dan DPRD Kota Serang terhadap temuan ini:
Meskipun dananya dari pusat, rakyatnya tetap warga Serang. Apakah Pemkot dan Dewan akan diam saja melihat jalan yang dibangun dengan uang rakyat miliaran rupiah kualitasnya di bawah standar? Atau justru akan turun tangan meminta klarifikasi dan memastikan amanat rakyat dilaksanakan dengan benar?" tanya seorang warga pemantau.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Serang maupun DPRD Kota Serang terkait proyek ini. Warga berharap pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan di lapangan sebelum pekerjaan dilanjutkan atau ditutup dengan serah terima. (Agus)


