MenaraToday.com - Tanjung Balai :
Massa Generasi Muda Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (GM PEKAT IB) Kota Tanjung Balai kembali melakukan aksi unjuk rasa menyoroti pembangunan jembatan Sei Merbau tepatnya di jalan besar Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan pagu dana sekitar Rp. 5 Milyar Rupiah, Jum'at (14/6/2019)
Mahmuddin,SP selaku koordinator lapangan juga sebagai ketua Pimpinan Daerah GM Pekat IB Kota Tanjung Balai mengatakan bahwa pembangunan jembatan Sei Merbau tersebut sangat meresahkan masyarakat, karena menghambat akses jalan masyarakat, dan pengerjaannya terkesan terbengkalai sehingga menimbulkan tanggapan proyek milyaran tersebut jadi ajang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Proyek penggantian jembatan Sei Merbau dengan pagu 5 Milyar Rupiah yang berada dijalan besar Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang sampai saat ini meresahkan masyarakat. Dikarenakan minim nya akses jalan alternatif yang ditawarkan oleh pihak kontraktor. Selama 240 hari masyarakat harus lalu lalang melintasi jalan lingkar baik siang maupun malam hari. Secara tidak langsung bahwa pihak rekanan mendukung tindakan kriminalitas terjadi pada warga, seperti Rampok, pembunuhan dan lain sebagainya." teriak Mahmuddin,SP dalam orasinya
Sebelumnya GM PEKAT IB Kota Tanjung Balai sudah melakukan aksi dengan menghimpun 1000 (seribu) tanda tangan masyarakat sebagai bentuk protes dari masyarakat yang tidak sepakat dengan proyek pembangunan jembatan Sei Merbau tersebut karena merugikan pengguna jalan khususnya bagi warga yang setiap harinya melintasi jembatan tersebut. Namun sampai hari ini pihak rekanan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai, terkesan tutup mata dan tidak perduli akan apa yang menjadi tuntutan masyarakat.
Mahmuddin,SP juga menambahkan bahwa tuntutan mereka tetap sama seperti sebelumnya yang menuntut agar pihak rekanan dan Pemkot Tanjung Balai memperhatikan kepentingan kemaslahatan masyarakat demi tidak terganggunya roda perekonomian masyarakat disekitar pembangunan proyek jembatan tersebut. Serta massa juga mendesak Kejaksaan Negeri Kota Tanjung balai untuk memeriksa proses pembangunan jembatan yang bernilai 5 milyar itu.
"Kami bersama masyarakat mendesak pihak rekanan dan Pemkot, juga DPRD Kota Tanjung Balai untuk serius menanggapi permasalahan ini dan evaluasi kinerja Camat,Lurah, hingga Kepling yang tidak berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, Kami juga mendesak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai melalui TP4D agar segera turun memantau, bila perlu periksa seluruh progres pengerjaan jembatan yang bernilai milyaran rupiah tersebut yang diduga sarat akan KKN." tegas Mahmuddin,SP (Adjie)