MenaraToday.Com – Jakarta :
Sejumlah menteri
Kabinet Indonesia Maju mengikuti Ratas tentang Program Kesehatan Nasional, di
Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019) sore.
Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mengemukakan, berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya cakupan
kepesertaan untuk Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)
sudah mencapai dari 133 juta di 2014, dan sekarang sudah 222 juta.
“Dari keseluruhan itu
96 juta itu adalah masyarakat yang tidak mampu yang digratiskan oleh pemerintah
yang iurannya dibantu oleh pemerintah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan
pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Program Kesehatan Nasional, di
Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019) sore.
Menurut Presiden,
hingga 2018 pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun,
belum lagi iuran yang disubsidi oleh Pemerintah Daerah sebanyak 37 juta, dan
TNI-Polri 17 juta.
“Artiny,a yang sudah
disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa. Ini angka yang sangat
besar. Oleh sebab itu saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS
terus dibenahi dan diperbaiki,” pinta Presiden Jokowi.
Pencegahan dan
Promotif Sebelumnya saat mengawali pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan,
bahwa orientasi kerja di bidang kesehatan bukan lagi hanya mengobati yang
sakit, tetapi kita harus diarahkan pada pencegahan dan promotif.
Karena itu, Presiden
meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaharuan yang
inovatif dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat.
Dan ini, menurut
Presiden, harus menjadi sebuah gerakan yang melibatkan semua pihak, baik yang
di sekolah maupun masyarakat pada umumnya.
Mengenai pembagian
wilayah, Presiden Jokowi menyampaikan,
urusan BPJS itu adalah urusan kesehatan individu.
Kemudian Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu adalah urusan kesehatan
keluarga. Kemudian Kementerian Kesehatan itu adalah kesehatan masyarakat.
“Tetapi semuanya
dikoordinir oleh Menteri Kesehatan.
Sehingga jelas kalau
ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah di lapangan siapa yang menjadi
penanggung jawab, bukan lempar sana dan lempar sini,” tegas Presiden.
Rapat terbatas itu
dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko
PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf
Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala
Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Mendikbud Nadem
Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa, PDT, dan Trasmigrasi
Abdul Halim Iskandar, Mensos Juliari Batubara, Menkominfo Johny G. Plate,
Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mendag
Agus Suparmanto, Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmavati, dan Menristek/Kepala
BRIN Bambang Brodjonegoro.(efrizal/tim)