MenaraToday.Com – Jakarta :
Pemerintah memutuskan untuk
melelang 20.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena mutunya berkurang
atau susut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menutup selisih antara harga
lelang dari pembelian di tingkat petani sebesar Rp 8.000 per kilogram.
“Jadi nanti kan yang
harganya Rp 8.000 kita jual Rp 5.000, berarti yang kekurangannya Rp3.000 itu
yang menanggung Menteri Keuangan,” kata Kepala Badan Urusan Logistik (Ka Bulog)
Budi Waseso kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Jakarta, Rabu
(4/12/2019) sore.
Cadangan Beras Pemerintah
itu awalnya bernilai Rp160 miliar, dengan rata-rata harga pembelian di petani
Rp8.000 per kilogram. Beras tersebut adalah beras untuk program bantuan sosial
pada 2017 yang disimpan di sejumlah daerah, namun pemberiannya dibatalkan.
Menurut Ka Bulog, beras
turun mutu tersebut dapat dijadikan produk bahan turunan, seperti tepung,
makanan ternak, maupun bahan baku ethanol. Saat ini, lanjut Ka Bulog, sedang dilakukan
pengkajian mengenai harga dari beras tersebut. Setelah ditentukan harga yang
tepat baru dilakukan pelelangan.
“Kisarannya kan ada
penawaran ditafsir yang ini kira-kira harganya sekian, yang ini harganya
sekian, yang ini harganya, itu penafsiran. Tapi nanti sudah siap dalam
pelaksanaan,” jelas Budi. Agar kasus seperti ini tidak terulang kembali,
menurut Ka Bulog Budi Waseso, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar
dilakukan koordinasi yang lebih baik antara program dengan apa yang harus
direalisasikan.
“Contoh inikan dampak akibat
dari program bansos berubah jadi BPNT. Tahun 2017 itu ada program BPNT (Bantuan
Pangan Non Tunai) awal, kita harus menyiapkan Bulog untuk BPNT awal, kita sudah
dorong ke wilayah-wilayah. Ternyata dibatalkan BPNT itu, padahal itu barang
sudah sampai ke daerah-daerah yang akan menerima BPNT.
“Jelas ya. Nah, kita enggak
bisa tarik balik karena sudah dipaket 5
(lima) kiloan, ya kan,” terang Ka Bulog.
Ia menjelaskan, kalau
ditarik mahal, cost-nya tinggi lagi. Maka
Bulog usaha jual. Ternyata, dijualan
enggak terserap, karena berasnya cukup banyak. Akibatnya sekarang ini, turun
mutu. “Akhirnya turun, turun, turun karena itu 2017, sekarang 2000 berapa, 19
kan. Sudah 2 tahun, turun mutunya,” sambung Ka Bulog.
Ka Bulog juga mengusulkan
agar tunjangan beras untuk ASN, TNI, Polri itu juga kembali kepada natural. Karena
pemerintah sudah kita jamin berasnya Bulog itu
bagus. Karena image yang selalu dibangun kepada Bulog itu selalu
negatif, kalau berasnya jelek lah, apa lah, apalah, padahal tidak.
“Dengan bukti kenapa
sekarang yang 20.000 itu harus , istilahnya didisposal. Harus kita segera
selesaikan kalau ndak ini akan meracuni kepada beras yang lain. gitu, supaya
tidak lagi merembes kemana-mana,” terang Ka Bulog.(efrizal/tim)