Menara today.com, Simalungun:
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun menyoroti kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun.
Hal ini disampaikan Ketua GMKI Cabang Pematangsintar-Simalungun, May Luther Dewanto Sinaga melalui Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan (Akspel) Andre M Sinaga lewat keterangan tertulisnya yang menilai kinerja Gugas COVID-19 Simalungun lamban dan tidak responsif.
"Kita ambil contoh program Bantuan Sosial (Bansos) yang baru beberapa waktu digulirkan, padahal daerah lain ada yang sudah tahap kedua. Bulan April lalu alasan mereka sedang menghitung anggaran, masa menghitung anggaran begitu lama." ujar Andre.
Meski demikian, Andre tetap mengapresiasi program Bansos yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima sebagai suatu bentuk kepedulian Gugas COVID-19 Simalungun dalam meringankan beban masyarakat.
"Kami juga meminta kerja cepat tim gugas agar bantuan yang sudah lama dinanti masyarakat ini segera cepat sampai kepada masyarakat." ujar Andre.
GMKI juga menyoroti narasi dalam Bantuan Sosial tersebut, dan menilai Bupati Simalungun, JR Saragih adalah sosok yang bersifat "akuisme."
"Narasinya seolah-olah itu bantuan JR Saragih semata, uangnya uang rakyat bukan kantong pribadi Bupati Simalungun JR Saragih." ujar Andre.
Andre menilai sikap akuisme seperti ini adalah politisasi ditengah perang melawan COVID-19.
Tak cuma Bansos, GMKI juga menyoroti penggunaan anggaran COVID-19 Simalungun yang dinilai oleh publik terkesan pemborosan anggaran.
"Bagaimana tidak pemborosan, Gugas beli mobil tanki yang tidak terlalu mendesak karena masih ada cara lain seperti sewa mobil tanpa harus membeli." ujar Andre.
Untuk itu GMKI Pematangsiantar-Simalungun meminta Bupati Simalungun JR Saragih selaku Ketua Tim Gugas COVID-19 Simalungun agar mengevaluasi kinerja timnya untuk lebih cepat dan responsif.
May Luther Dewanto Sinaga, Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun mengingatkan pimpinan tim Gugas COVID-19 yakni Bupati Simalungun selaku Ketua dan Forkopimda selaku Wakil Ketua untuk bersinergi agar dapat meminimalisir tindak korupsi didalam penggunaan anggarannya.
"Selain Bupati, di Gugas COVID-19 juga ada Kapolres, Dandim, Kajari, Sekda. Kami minta agar semua saling bersinergi dan mengawasi karena ditengah keadaan seperti ini perlunya sinergitas dan transparansi." tutup Luther. (R1/red)