MenaraToday.Com - Malang :
Hari ini, Sabtu (9/05/2020) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi memberikan lampu hijau rencana pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Malang Raya usai rapat koordinasi bersama Kepala Daerah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Menanggapi hal itu, Jaringan Satu Indonesia (JSI) sepakat dengan adanya pemberlakuan PSBB di Malang Raya terutama di Kabupaten Malang.
Presiden Direktur JSI, Abdul Qodir mengatakan bahwa semua sudah menyepakati bahwa Covid-19 ini adalah wabah penyakit, sementara PSBB itu adalah sebuah obat.
Sehingga yang namanya obat fungsinya adalah mencegah, karena menurutnya menyembuhkan adalah hak Tuhan.
"Analoginya begini, seorang dokter saat menangani pasien pasti pertama kali yang dia lakukan adalah mendiagnosa pasiennya, karena dari hasil diagnosa itulah kemudian si dokter menentukan obat buat si pasien," bebernya.
"Kalau ada dokter langsung memberi pasien obat tanpa melakukan diagnosa sebelumnya, saya pastikan dia bukan dokter tapi dukun cabul," tambah Abdul Qodir.
Cha' Adeng panggilan akrabnya, sangat menyayangkan kepada pihak pihak yang menjadi 'pembisik' Bupati Malang HM Sanusi untuk tidak mengajukan PSBB hanya karena pertimbangan sosial.
"Covid-19 ini persoalan medis jadi kalau memberi masukan Bupati dengan pertimbangannya politis, gak realis banget. Sekalipun Kabupaten Malang mau menghadapi pilkada di tahun ini," pungkas Adeng.
Dijelaskan Adeng, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Presiden mengeluarkan PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP PSBB).
"Artinya, kalau kita ingin melakukan percepatan penangan Covid-19 solusinya adalah terapkan PSBB, karena PSBB itu obatnya titik. Kesampingkan alasan-alasan sosial masyarakat," ujar Adeng.
Pria yang juga aktif sebagai Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu sangat menyayangkan bila ada elite yang menyampaikan pandangannya dengan mengkalim pikiran masyarakat seolah memandang PSBB dengan konotasi yang menakutkan.
"Kalau ada elite yang mengatakan begitu, saya ingin mengatakan begini, ketika kita bicara kepentingan Kabupaten Malang ini, maka nilai tertingginya bukan individu, sehingga jika ada pihak yang memberikan pandangan berdasarkan pandangan individu kepada bupati, maka hal itu akan menyesatkan bupati," pungkasnya.
Apabila oleh bupati dijalankan pertimbangan dari pembisik itu maka menurut Adeng, tidak menutup kemungkinan bupati akan dianggap sebagai pemimpin yang tidak berkarakter.
"Jadi pada kasus pandemi Covid-19 ini kaca mata yang dipakai jangan kacamata politis, jangan kacamata etis tapi gunakanlah kaca mata medis," ujar Adeng.
Ia juga menjelaskan bahwa yang namanya pendekatan medis, maka yang dirasakan sakit dahulu. Bahkan menurutnya jika dianalogikan, untuk mencapai kesembuhuhan jikalau perlu diamputasi dulu bagian yang sakit, sehingga tidak merusak bagian tubuh yang lain.
"Tidak enak memang tapi itulah cara tepat untuk sampai pada keadaan yang lebih baik," kata Adeng.
Tak ingin korban berjatuhan bertambah banyak, pihaknya mendesak kepada Bupati Malang untuk segera mengambil sikap menerapkan PSBB.
"Kesampingkan masukan dan pertimbangan politis, karena kebijakan bapak menentukan nasib hidup masyarakat. Covid-19 ini ujian buat bapak apakah bapak seorang pemimpin yang berkarakter," pungkas Abdul Qodir.(Yasin)